DPRD Beri Lampu Hijau Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Pemilu DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 13 November 2019
DPRD Beri Lampu Hijau Pembentukan Sekolah Kader Pengawas Pemilu DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyetujui pembentukan sekolah bagi kader pengawas pemilihan umum (Pemilu) yang diusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

"Jadi soal sekolah ini saya akan koordinasi dengan Kesbangpol DKI. Karena kita memang perlu juga sekolah untuk kader ini," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).

Baca Juga

Banyak Warga Berpenghasilan di Bawah UMP, Pemprov DKI Bakal Bangun Rusunawa

Pembentukan sekolah itu lantaran masih maraknya pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu. Dengan begitu pengawasan dari masyarakat perlu ditingkatkan.

"(Pembentukan sekolah kade pengawas pemilu) agar masyarakat bisa mengontrol peserta Pemilu yang berkampanye di lapangan," papar Prasetyo.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang menilai program sekolah itu perlu direalisasikan agar monitoring pelaksanaan kampanye bisa efektif dan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

"Nanti kita bekali masyarakat supaya kalau ada Caleg yang kampanye lagi, masyarakat sudah bisa memilah dengan baik, tidak menelan semua info yang diberikan," tutur.

Sementara itu Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri mengatakan usulan ini diajukan setelah melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan Caleg saat kampanye Pemilu serentak 2019 lalu.

Baca Juga

Dikeluhkan Penghuni, Anies Batalkan Kenaikan Tarif Rusunawa

Jufri menjelaskan nantinya masyarakat akan diberikan pendidikan tentang pemahaman aturan mengenai kampanye untuk meminimalisir info yang dilontarkan Caleg terkait.

"Jadi kemarin putusan hakim, yang melakukan pelanggaran saat kampanye ada 17 orang, bersalah 7 orang dan bebas 10 orang. Makanya kita usulkan untuk membuat sekolah kader pengawasan," terangnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Bawaslu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan