DPRD Bakal Bentuk Panlih, Taufik: Fraksi PKS dan Gerindra Tak Bisa Jadi Ketua

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 19 Februari 2020
 DPRD Bakal Bentuk Panlih, Taufik: Fraksi PKS dan Gerindra Tak Bisa Jadi Ketua

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta bakal membentuk panitia pemilihan (panlih) calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Nantinya panlih itu berisikan sembilan anggota yang terdiri dari setiap fraksi yang ada di DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, M Taufik menegaskan bahwasanya ketua panlih nantinya tidak akan berasal dari fraksi Partai Gerindra, PKS, dan juga PDI Perjuangan.

Baca Juga:

Sebelum Rapat Paripurna Tatib Wagub, Anies Bersama Anggota DPRD Bermain Tiktok

Ketua panlih, lanjut Taufik, dipimpin oleh fraksi lain dari tiga partai tersebut. Kemudian penentuan ketuanya akan ditunjuk oleh anggota panlih dengan cara musyawarah.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik tegaskan pihaknya tidak akan jadi Ketua Panlih Wagub
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik (Foto: MP/Asropih)

"Gini kita sepakati kemarin tidak Gerindra, tidam PKS, PDIP juga enggak. Nanti diserahkan ke kawan-kawan. Nanti dipilih sama mereka. Musyawarahlah," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Taufik menjelaskan alasan PKS ataupun Gerindra tidak bisa menjadi pemimpin panlih lantaran kedua partai itu terlibat dalam kontestasi pemilihan pengganti Sandiaga Uno.

Sedangkan, PDI Perjuangan menurut Taufik merupakan partai yang memiliki porsi cukup besar di Dewan Parlemen Kebon Sirih, sehingga ketua panlih nanti dialihkan ke fraksi selain PKS, Gerindra dan PDIP.

"Ya kan kita yang ikut terlibat. (Kalau) PDIP merasa porsi partai besar, jadi dikasih ke yang lain," kata Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah resmi mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI pada Rabu (19/2). Tatib wagub itu sendiri masuk di dalam tatib anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih periode 2019-2024.

Baca Juga:

Akhirnya, DPRD Gelar Rapat Pengesahan Tatib dan Bentuk Panlih Wagub DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menuturkan, tatib dewan dan tatib pemilihan cawagub DKI selanjutnya akan dikirimkan kepada eksekutif untuk dapat segera ditindaklanjuti.

"Peraturan DPRD tentang tatib DPRD provinsi DKI hari ini segera akan dikirim pada eksekutif untuk segera dilakukan penomoran dan diundangkan dalam berita daerah," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Sepakat Pemilihan Wagub Dilakukan Cara Voting Tertutup

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Taufik Gerindra #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 49 menit lalu
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan