Akhirnya, DPRD Gelar Rapat Pengesahan Tatib dan Bentuk Panlih Wagub DKI
Eddy Flo - Selasa, 18 Februari 2020
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih pada Rabu (19/2) besok bakal menggelar rapat paripurna pengesahan tata tertib (Tatib) pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.
Pras panggilan akrabnya Prasetyo itu menerangkan bahwa dalam paripurna itu juga DPRD bakal memutuskan struktur panitia pemilihan (Panlih) Wagub DKI.
Baca Juga:
DPRD DKI Sepakat Pemilihan Wagub Dilakukan Cara Voting Tertutup
"Besok kita rapat paripurna untuk menentukan panitia pemilih," kata Pras di gedung DPRD DKI lantai 10, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).
Diketahui dua hari berturur-turut ini, Senin (17/2) kemarin dan Selasa (18/2) ini DPRD menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas pemilihan calon pendamping Gubernur Anies. Dalam rapat itu diputuskan bahwa pemilihan DKI 2 dilakukan secara tertutup.
"Jadi kita membentuk panitia pemilih, kemudian voting dilaksanakan tertutup," papar politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M. Taufik menjelaskan, bahwa mulai hari ini DPRD DKI Jakan mengirimkan surat ke masing-masing fraksi untuk mengusulkan nama perwakilan untuk dimasukkan ke dalam Panlih pengganti Sandiaga Uno.
"Dari fraksi-fraksi untuk mengutus satu orang menjadi anggota panlih, jadi total berjumlah 9, per fraksi satu orang," terang Taufik.
Baca Juga:
Sejauh ini, DPRD DKI Jakarta telah memegang dua nama kandidiat cawagub DKI. Dua nama itu ialah Ahmad Riza Patria yang diusung dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis yang diajukan PKS.
Keduanya juga telah disetujui Gubernur Anies Baswedan dengan surat rekomendasi pemilihan yang telah dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta di akhir Januari 2020 lalu.(Asp)
Baca Juga:
Pemilihan Wagub Pengganti Sandiaga Uno, Tertutup atau Terbuka?
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
