DPR Ungkap Stabilitas Politik Berpotensi Terganggu Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 12 Juni 2023
DPR Ungkap Stabilitas Politik Berpotensi Terganggu Jelang Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemilu 2024 makin dekat. Situasi kondusif diperlukan untuk mencegah adanya gejolak yang terjadi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, kebebasan, dan kenyamanan jelang Pemilu 2024.

Menurut dia, ketiga hal tersebut merupakan parameter dalam menjaga stabilitas politik tanah air.

Baca Juga:

MK Putuskan Gugatan Sistem Pemilu pada 15 Juni

"Ada tiga parameter berada di dalam keadaan yang seimbang, yakni keamanan terjaga; kebebasan tidak terdistorsi, tidak terancam, dan kenyamanan bisa didapatkan siapa pun," kata Yanuar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/6).

Politisi Fraksi PKB ini menyebutkan, faktor-faktor yang mendorong terganggunya stabilitas politik itu bisa datang dari mana saja.

"Contoh misalnya, ketika satu kelompok, satu individu merasa terancam kebebasannya oleh kelompok lain, kalau individu lain karena dianggap berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda haluan maka ini adalah potensi terjadinya ketidakbebasan," jelas Yanuar.

Selain itu, dia menyebut gangguan stabilitas politik bisa datang dari kebijakan yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah politik.

"Stabilitas terganggu atau stabilitas terpelihara, antara lain karena ada ilustrasi kebijakan yang tidak kompatibel dengan situasi atau keadaan," ucap Yanuar.

Baca Juga:

Pemilu 2024 Harus Berlangsung Damai dan Penuh Perdebatan Ide Gagasan

Jika hal tersebut terus dipaksakan, maka terjadi turbulensi yang akan berpotensi mengganggu stabilitas.

Bahkan, keadaan bisa semakin memburuk apabila tidak terkendali dalam waktu yang lebih lama.

Untuk itu, dia mengajak segenap elemen masyarakat untuk menahan diri serta memberikan kebebasan bagi siapa pun memperoleh kesempatan yang sama.

Menahan diri itu artinya berjalanlah pada rel yang sudah disepakati bersama. Itu satu.

"Kemudian yang kedua, berikanlah kebebasan kepada siapa pun untuk tumbuh dan berkembang, baik menjadi calon atau ikut mendorong calon, beri saja kebebasan," terang Yanuar Prihatin.

Dia optimistis apabila parameter stabilitas politik itu terpelihara, maka Indonesia dapat melalui tahun politik yang bak musim pancaroba itu dengan keadaan jauh lebih baik lagi ke depannya.

"Siapa pun presidennya, NKRI harga mati, siapa pun presidennya Pancasila tetap harus kita pertahankan," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Anies: Pemilu 5 Tahunan Bukan Soal Meneruskan yang Kemarin

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Bagikan