DPR Ungkap Stabilitas Politik Berpotensi Terganggu Jelang Pemilu 2024
Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
MerahPutih.com - Pemilu 2024 makin dekat. Situasi kondusif diperlukan untuk mencegah adanya gejolak yang terjadi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, kebebasan, dan kenyamanan jelang Pemilu 2024.
Menurut dia, ketiga hal tersebut merupakan parameter dalam menjaga stabilitas politik tanah air.
Baca Juga:
MK Putuskan Gugatan Sistem Pemilu pada 15 Juni
"Ada tiga parameter berada di dalam keadaan yang seimbang, yakni keamanan terjaga; kebebasan tidak terdistorsi, tidak terancam, dan kenyamanan bisa didapatkan siapa pun," kata Yanuar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/6).
Politisi Fraksi PKB ini menyebutkan, faktor-faktor yang mendorong terganggunya stabilitas politik itu bisa datang dari mana saja.
"Contoh misalnya, ketika satu kelompok, satu individu merasa terancam kebebasannya oleh kelompok lain, kalau individu lain karena dianggap berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda haluan maka ini adalah potensi terjadinya ketidakbebasan," jelas Yanuar.
Selain itu, dia menyebut gangguan stabilitas politik bisa datang dari kebijakan yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah politik.
"Stabilitas terganggu atau stabilitas terpelihara, antara lain karena ada ilustrasi kebijakan yang tidak kompatibel dengan situasi atau keadaan," ucap Yanuar.
Baca Juga:
Pemilu 2024 Harus Berlangsung Damai dan Penuh Perdebatan Ide Gagasan
Jika hal tersebut terus dipaksakan, maka terjadi turbulensi yang akan berpotensi mengganggu stabilitas.
Bahkan, keadaan bisa semakin memburuk apabila tidak terkendali dalam waktu yang lebih lama.
Untuk itu, dia mengajak segenap elemen masyarakat untuk menahan diri serta memberikan kebebasan bagi siapa pun memperoleh kesempatan yang sama.
Menahan diri itu artinya berjalanlah pada rel yang sudah disepakati bersama. Itu satu.
"Kemudian yang kedua, berikanlah kebebasan kepada siapa pun untuk tumbuh dan berkembang, baik menjadi calon atau ikut mendorong calon, beri saja kebebasan," terang Yanuar Prihatin.
Dia optimistis apabila parameter stabilitas politik itu terpelihara, maka Indonesia dapat melalui tahun politik yang bak musim pancaroba itu dengan keadaan jauh lebih baik lagi ke depannya.
"Siapa pun presidennya, NKRI harga mati, siapa pun presidennya Pancasila tetap harus kita pertahankan," tutup dia. (Knu)
Baca Juga:
Anies: Pemilu 5 Tahunan Bukan Soal Meneruskan yang Kemarin
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029