DPR Tidak Tertarik Tindaklanjuti Usulan Kota Asal Jokowi Jadi Daerah Istimewa Baru

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan pembentukan enam daerah istimewa baru di Indonesia. Kota Surakarta atau Solo yang merupakan daerah asal mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu dari enam daerah istimewa baru di Indonesia yang diusulkan.

Namun, agaknya usulan pemerintah akan mentok di parlemen. Pasalnya, DPR untuk saat ini tidak tertarik untuk membahas usulan pembentukan daerah istimewa baru

"Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu hal yang penting dan urgen," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, usai rapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4).

Baca juga:

Wajib Tahu! Sejarah Jakarta Menjadi Daerah Istimewa

Menurut dia usulan itu muncul karena Kota Surakarta memiliki kekhususan secara historis hingga kebudayaan. "Kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," ucapnya.

Namun, politikus PDIP itu memandang alasan agara Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki relevansi untuk saat ini. "Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," imbuhnya dikutip Antara.

Lebih jauh, Bima menegaskan pengkajian suatu daerah untuk dapat menyandang status daerah istimewa haruslah mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya, lanjut dia, daerah istimewa itu selalu mempunyai irisan antara kepentingan global, kepentingan pusat, kepentingan regional, dan kepentingan daerah itu sendiri.

Baca juga:

Dosen UNS Jadi Mediator Sidang Ijazah Palsu SMAN 6 Solo, Berharap Jokowi Datang

"Kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil, jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," papar dia. "Tidak gegabah hanya karena faktor-faktor tertentu." (*)