DPR Tegaskan Program MBG Harus Menjadi Bukti Keseriusan Pemerintah dalam Membangun SDM Unggul

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Tegaskan Program MBG Harus Menjadi Bukti Keseriusan Pemerintah dalam Membangun SDM Unggul

Pemkot Solo uji coba makan bergizi gratis di SDN Jsbres, Solo, Jumat (10/1). (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 terkait dengan capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta penerima, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh provinsi.

Ia menyatakan program MBG harus menjadi langkah nyata dan terukur dalam membangun generasi emas Indonesia. Program yang bertujuan memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak-anak, ibu hamil, dan menyusui ini merupakan investasi jangka panjang yang akan menguatkan daya saing bangsa.

"Keberhasilan program MBG menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul. Namun, meski tujuannya baik dan mulia, perlu keseriusan pula dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi di daerah,” ujar Netty, Sabtu (16/8).

Oleh sebab itu, lanjut Netty, program ini harus dilaksanakan dengan benar, melibatkan banyak sektor dan kemauan politik yang kuat. Ia menilai keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga:

MBG Jadi 'Senjata Rahasia' Pemerintah untuk Tarik Wisatawan, Sampai Bikin Dunia Kagum dan Geleng-Geleng Kepala



“Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal, program ini akan menjadi penggerak ekonomi rakyat yang memberikan manfaat berlapis. Masyarakat tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya secara ekonomi,” tambahnya.

Terkait dengan langkah pemerintah membentuk 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Netty menilai hal ini sebagai strategi penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. “Koperasi yang dikelola dengan baik akan membantu masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjadi wadah gotong royong ekonomi yang sudah menjadi identitas bangsa kita,” ungkapnya.

Netty juga menyambut rencana pemerintah untuk memperluas akses protein hewani seperti ikan dan daging dengan harga yang wajar.

“Ini merupakan bagian penting dari upaya memenuhi gizi seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga implementasinya berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil,” kata Netty.(Pon)

Baca juga:

Mendag Busan: MBG Bisa Jadi Model Rujukan Makan Bergizi Terukur dan Berkelanjutan




#Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG #DPR RI #Prabowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ngotot akan tarik anggaran MBG jika masih tak terserap hingga Oktober 2025.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Indonesia
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Harga gas LPG 3 kg kini menembus Rp 40 ribu. Eks Anggota DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, hal itu menjadi masalah besar pemerintah.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Indonesia
16 SPPG di Solo Ajukan Sertifikasi Laik, Pemkot Segera Lakukan Uji Kelayakan
Sebanyak 16 SPPG di Solo sudah mengajukan SLHS. Pemkot Solo pun akan melakukan pengujian kelayakan.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
16 SPPG di Solo Ajukan Sertifikasi Laik, Pemkot Segera Lakukan Uji Kelayakan
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Komisi III menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Indonesia
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Sudjatmiko menekankan pentingnya mekanisme pengawasan pembangunan oleh tenaga ahli bersertifikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Indonesia
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Kualitas bangunan pesantren harusnya merefleksikan keseriusan negara dalam melindungi generasi penerus
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Indonesia
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN
Ruas jalan yang membentang di sisi tebing itu sering kali menjadi titik rawan kecelakaan, terutama saat musim hujan.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Serius Basmi Penyelundupan dan Tambang Ilegal, Bukti Penegakan Pasal 33 UUD 1945
Langkah penyitaan dan pengembalian aset ke negera jadi bukti keseriusan penegakan Pasal 33 UUD 1945 dalam membasmi penyelundupan dan tambang ilegal
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Serius Basmi Penyelundupan dan Tambang Ilegal, Bukti Penegakan Pasal 33 UUD 1945
Bagikan