DPR Tantang Pemerintah Ungkap Sosok Asing Dalang Kerusuhan di Papua

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 05 September 2019
DPR Tantang Pemerintah Ungkap Sosok Asing Dalang Kerusuhan di Papua

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil meminta pemerintah mengungkapkan siapa pihak asing yang terlibat dibalik kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Karena, pemerintah melalui aparat TNI-Polri maupun Kementerian Politik Hukum dan Keamanan beberapa kali mengungkapkan adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Baca Juga:

Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora, Wiranto: Hukum Tidak Bisa Ditawar-tawar

"Karenanya harus cari siapa orang asing itu. Apakah personal, kelompok atau negara yang ikut terlibat sehingga terjadi kerusuhan di Papua," ujar Nasir, Rabu (4/9).

Menurut Nasir Djamil, pemerintah juga diharapkan segera menyampaikannya kepada publik. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta menjabarkan soal jaringan-jaringan dari provokator yang buat Papua memanas.

"Disampaikan kepada publik, ini loh yang memprovokasi orang papua, ini dia. Orangnya ini afiliasinya ini dan sebagainya. Apalagi sekarang di medsos ada nama dan orang yang ikut provokasi kerusuhan di Papua itu. Karena itu, memang penegakan hukum dalam konteks Papua harus tegas," terang Politikus PKS ini.

Dia menjelaskan, pemerintah tak boleh menganggap remeh permasalah yang terjadi di Papua.

Anggota DPR asal Aceh Muhammad Nasir Djamil. (Foto: kabarparlemen.com)

Ini karena warga Papua sudah sangat lama merasakan adanya ketidakadilan dari pemerintah pusat. Dia mengusulkan agar pemerintah lebih mengedepankan pendekatan kultural daripada keamanan. Hal itu dikarenakan secara psikologis warga Papua merasa tidak nyaman dengan banyaknya pihak keamanan yang lalu-lalang di daerah mereka.

“Pendekatan kultural itu tidak boleh diabaikan, karena kadang-kadang pendekatan kultural itu lebih efektif daripada pendekatan keamanan. Karena ketika mengirimkan keamanan nanti bisa diprovokasi bahwa pemerintah tidak percaya dengan orang Papua,” ucapnya.

Terlebih lagi warga Papua juga telah meminta agar TNI-Polri ditarik dari Papua. Menurut dia, pemerintah harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada orang orang Papua. Bahwa mereka adalah bagian dari NKRI,” ujarnya.

Baca Juga:

Dituding Perkeruh Situasi Papua, Massa Kepung Kantor LBH Jakarta

Dia juga menuntut agar aparat keamanan lebih berhati-hari dalam melakukan pengawasan di daerah tersebut.

“Maka itu pendekatan keamanan dengan mengirim TNI atau polisi harus dievaluasi. Jangan sampai kita menembak nyamuk dengan meriam. Maka semuanya kena. Orang yang dulunya simpati dengan NKRI tiba-tiba kena serpihan meriam, dia kesal dengan NKRI,” kata dia. (Knu)

#PKS #Muhammad Nasir Djamil #Papua #Papua Barat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Banjir & Longsor Hantam 3 Provinsi di Sumatra, Prabowo Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Penetapan status bencana nasional sangat dinantikan para korban di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
Banjir & Longsor Hantam 3 Provinsi di Sumatra, Prabowo Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Bagikan