Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Prana Putra Sohe, menanggapi serius temuan sejumlah warga negara asing (WNA) bermasalah pasca pelaksanaan Operasi Wira Waspada yang digelar oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian.
Temuan ini dinilai menjadi indikator bahwa sistem pengawasan terhadap WNA masih memiliki celah yang perlu segera diperbaiki.
Prana menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif aparat imigrasi melalui Operasi Wira Waspada. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak boleh berhenti pada pola penindakan semata.
“Temuan WNA bermasalah ini menunjukkan bahwa pengawasan kita masih belum sistemik, belum terintegrasi, dan cenderung reaktif. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/4).
Baca juga:
Kapolres Luruskan Suami Siri Pembunuh Warga Bambu Apus Ternyata WNA Irak, Bukan Iran
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti berbagai persoalan, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, lemahnya pengawasan pasca kedatangan, hingga kurang optimalnya koordinasi antarinstansi.
Menurut Prana, pengawasan terhadap WNA selama ini masih berjalan secara sektoral dan administratif. Data antar lembaga seperti imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian terkait belum sepenuhnya terhubung secara real-time, sehingga deteksi dini terhadap potensi pelanggaran seringkali terlambat.
Sementara di sisi lain, kapasitas pengawasan di daerah masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan teknologi. Hal ini diperparah dengan belum maksimalnya pelibatan masyarakat dalam sistem pengawasan.
Demi meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap WNA, Prana mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain pengawasan terhadap WNA harus melibatkan sinergi aktif antara imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, kementerian tenaga kerja, hingga aparat desa/kelurahan.
Baca juga:
DPR Minta Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Transparan
"Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan pengawasan berjalan menyeluruh dari pusat hingga daerah," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah segera membangun sistem terpadu berbasis digital yang menghubungkan data antarinstansi secara real-time guna mempercepat deteksi dan respons terhadap pelanggaran.
"Dan yang juga penting saya harap pemerintah melakukan profiling risiko terhadap WNA sejak tahap pengajuan visa, termasuk memperketat verifikasi sponsor dan tujuan kedatangan," tegas Prana.
Prana Putra Sohe mengungkapkan, bahwa Indonesia harus tetap terbuka bagi WNA yang memberikan kontribusi positif, namun pengawasan yang kuat tetap menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan nasional.
“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Tanpa itu, pengawasan akan selalu berjalan parsial dan tidak efektif. Kita harus bergerak bersama untuk memastikan setiap WNA yang berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku,” pungkasnya. (Pon)
