DPR Soroti Anggaran Makan Bergizi Gratis, Bisa Dialihkan Jika Tak Sesuai Harapan

MerahPutih.com - Program Makan Bergizi Gratis tak henti-hentinya menuai sorotan. Kali ini, jumlah anggarannya dinilai jumbo hingga proses penggunaannya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk Badan Gizi Nasional.

Menurut Nurhadi, perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap program makan bergizi gratis.

“Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta dikutip Senin (20/1).

Baca juga:

DPR Pertanyakan Proses Hukum Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, Tekankan Harus ada yang Bertanggung Jawab

Ia menambahkan, diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan.

Pemerintah perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis. Hal itu mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga Juni 2025 saja.

“Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkap Nurhadi.

Sementara itu, Komisi IX DPR RI pun siap untuk membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.

Baca juga:

Puluhan Anak Keracunan Makan Bergizi Gratis, Pengolahan Ayam Bermasalah jadi Pemicu

“Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” tutur Nurhadi yang juga politikus Nasdem ini.

Sekadar informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bahwa anggaran untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025.

Zulhas juga mengatakan, untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukan anggaran mencapai Rp 420 triliun. (knu)