DPR Soroti Akuisisi TikTok Shop-Tokopedia, Desak Pemerintah Bikin Regulasi Baru untuk Lindungi UMKM

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 19 Juni 2025
DPR Soroti Akuisisi TikTok Shop-Tokopedia, Desak Pemerintah Bikin Regulasi Baru untuk Lindungi UMKM

Tokopedia (Foto: Tokopedia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyuarakan kekhawatirannya tentang dampak akuisisi PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte.Ltd terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menilai penggabungan dua raksasa e-commerce ini berpotensi memperlemah daya saing UMKM lokal di hadapan produsen berskala besar.

Rivqy menyoroti adanya ketimpangan algoritma yang dirasakan UMKM pasca-merger Tokopedia dan TikTok Shop. Selain itu, aturan baru bagi mitra penjual juga menimbulkan banyak keluhan.

"Saya khawatir akuisisi tersebut dapat menancapkan lebih dalam algoritma transaksi pada platform yang dominan mengarah kepada produsen atau pengusaha yang menjual produknya dalam skala besar dengan harga murah," jelas Rivqy dalam keterangannya, Kamis (19/6).

Baca juga:

Tepis Hasil Investigator KPPU, Mendag Tegaskan Merger TikTok-Tokopedia Tidak Langgar Aturan

Jika kondisi ini terus berlanjut, UMKM yang menjual produk lokal dengan skala terbatas akan semakin terancam daya saingnya, bahkan bisa gulung tikar.

Seperti diketahui, Tokopedia dan TikTok Shop telah resmi bergabung membentuk platform baru bernama 'Shop Tokopedia' setelah TikTok mengakuisisi 75,01 persen saham Tokopedia. Penggabungan ini disetujui bersyarat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa, 17 Juni 2025.

KPPU mengeluarkan Penetapan Persetujuan Bersyarat setelah kedua perusahaan menyepakati seluruh usulan Investigator beserta jadwal pelaksanaannya.

Mendesak Pembaruan Regulasi dan Pengawasan Ketat Untuk mengatasi kekhawatiran terhadap UMKM, Rivqy mendesak adanya pembaruan regulasi yang mencakup aspek perdagangan digital, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, KPPU, BPKN, Polri, dan institusi terkait lainnya untuk berkoordinasi.

"Semua mesti duduk bersama untuk memperbarui aturan yang memastikan ekosistem ekonomi digital berlangsung adil, transparan, dan setara untuk semua pihak, mulai dari produsen, distributor hingga konsumen,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Sambil menunggu pembaruan regulasi, Gus Rivqy, sapaan akrabnya, meminta KPPU untuk memantau laporan TikTok Shop secara detail.

"Pastikan laporan tersebut adalah data faktual yang di dalamnya tidak ada praktik tying, bundling, dan memonopoli ekosistem pasar digital baik secara implisit maupun eksplisit,” ujarnya.

Keluhan Penjual dan Potensi Monopoli Rivqy juga menyoroti berbagai permasalahan yang dikeluhkan penjual di Tokopedia setelah diakuisisi TikTok Shop.

Baca juga:

Tokopedia Hilangkan Produk Investasi Emas dan Reksa Dana

Menurutnya, aturan baru bagi pengguna platform harus jelas dan tidak menyulitkan penjual, terutama pedagang kecil. Banyak penjual yang mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial.

Salah satunya merasa sistem Tokopedia yang sebelumnya memuaskan kini menjadi rumit setelah bergabung dengan TikTok.

Beberapa keluhan meliputi larangan penjualan barang bekas oleh TikTok Shop, masalah pembatalan transaksi oleh jasa pengiriman karena perbedaan alamat, dan keharusan mengikuti aturan TikTok Shop yang dianggap rumit.

Selain itu, respons terhadap komplain pembeli menjadi lambat, bahkan notifikasi sering tidak masuk, berujung pada pengembalian dana yang dibebankan kepada penjual.

Meskipun Manajemen TikTok membantah bahwa sistem jual beli pasca-penggabungan rumit, Rivqy berharap Tokopedia tidak tinggal diam melihat cara kerja TikTok yang merugikan penjual dan pembeli.

"Persoalan ini harus segera diselesaikan, kasihan penjual-penjual di Tokopedia harus jadi korban. Bukan menambah pembeli, malah tokonya sepi karena sistem baru yang rumit," ungkap Rivqy.

Anggota Komisi VI DPR ini juga menyoroti potensi dominasi atau monopoli pasar akibat penggabungan Tokopedia dan TikTok Shop.

Ia sepakat perlunya pengawasan ketat untuk mengantisipasi hal tersebut, seperti larangan pengikatan layanan, kewajiban promosi terbuka bagi platform lain, dan perlindungan UMKM dari praktik usaha yang tidak adil, sesuai dengan yang disampaikan KPPU.

#Tokopedia #TikTok #TikTok Shop #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan