DPR Setujui Calon Tunggal Herindra Jadi Kepala BIN

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 16 Oktober 2024
DPR Setujui Calon Tunggal Herindra Jadi Kepala BIN

alon Kepala BIN dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebelum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI menyetujui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR, sebagai calon tunggal Kepala BIN yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

"Hasil dari dari tim tersebut menyatakan Muhammad Herindra dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Puan melanjutkan, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Herindra sebagai orang nomor satu di BIN pada Kamis (17/10) besok.

Baca juga:

Analis: Loyalitas Calon Kepala BIN Herindra ke Prabowo Sudah Teruji

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kepala BIN yang baru direncanakan dilantik bersamaan dengan para menteri kabinet Prabowo-Gibran pada 21 Oktober 2024.

"Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

DPR sebelumnya sudah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pengangkatan Kepala BIN yang baru. Nama Kepala BIN yang diusulkan Jokowi hanya satu nama, Herindra yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. (Pon)

#Kepala BIN #Muhammad Herindra #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Bagikan