DPR Setujui Calon Tunggal Herindra Jadi Kepala BIN

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 16 Oktober 2024
DPR Setujui Calon Tunggal Herindra Jadi Kepala BIN

alon Kepala BIN dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebelum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI menyetujui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR, sebagai calon tunggal Kepala BIN yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

"Hasil dari dari tim tersebut menyatakan Muhammad Herindra dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Puan melanjutkan, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Herindra sebagai orang nomor satu di BIN pada Kamis (17/10) besok.

Baca juga:

Analis: Loyalitas Calon Kepala BIN Herindra ke Prabowo Sudah Teruji

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kepala BIN yang baru direncanakan dilantik bersamaan dengan para menteri kabinet Prabowo-Gibran pada 21 Oktober 2024.

"Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

DPR sebelumnya sudah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pengangkatan Kepala BIN yang baru. Nama Kepala BIN yang diusulkan Jokowi hanya satu nama, Herindra yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. (Pon)

#Kepala BIN #Muhammad Herindra #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Bagikan