DPR Setujui Calon Tunggal Herindra Jadi Kepala BIN
alon Kepala BIN dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebelum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/
MerahPutih.com - DPR RI menyetujui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.
Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR, sebagai calon tunggal Kepala BIN yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.
"Hasil dari dari tim tersebut menyatakan Muhammad Herindra dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Puan melanjutkan, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Herindra sebagai orang nomor satu di BIN pada Kamis (17/10) besok.
Baca juga:
Analis: Loyalitas Calon Kepala BIN Herindra ke Prabowo Sudah Teruji
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kepala BIN yang baru direncanakan dilantik bersamaan dengan para menteri kabinet Prabowo-Gibran pada 21 Oktober 2024.
"Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
DPR sebelumnya sudah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pengangkatan Kepala BIN yang baru. Nama Kepala BIN yang diusulkan Jokowi hanya satu nama, Herindra yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana