DPR Setujui Calon Tunggal Herindra Jadi Kepala BIN

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 16 Oktober 2024
DPR Setujui Calon Tunggal Herindra Jadi Kepala BIN

alon Kepala BIN dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebelum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI menyetujui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR, sebagai calon tunggal Kepala BIN yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

"Hasil dari dari tim tersebut menyatakan Muhammad Herindra dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Puan melanjutkan, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Herindra sebagai orang nomor satu di BIN pada Kamis (17/10) besok.

Baca juga:

Analis: Loyalitas Calon Kepala BIN Herindra ke Prabowo Sudah Teruji

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kepala BIN yang baru direncanakan dilantik bersamaan dengan para menteri kabinet Prabowo-Gibran pada 21 Oktober 2024.

"Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

DPR sebelumnya sudah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pengangkatan Kepala BIN yang baru. Nama Kepala BIN yang diusulkan Jokowi hanya satu nama, Herindra yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. (Pon)

#Kepala BIN #Muhammad Herindra #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - 1 jam, 24 menit lalu
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bukan merupakan ajang perebutan kewenangan antarlembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
Indonesia
Pemalsuan Riset di Forum Ilmiah Internasional Pelanggaran Berat, DPR Desak Kemdiktisaintek Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani juga meminta kasus ini dibawa ke ranah pidana jika ada bukti otentik pemalsuan dokumen atau penipuan materiil.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Pemalsuan Riset di Forum Ilmiah Internasional Pelanggaran Berat, DPR Desak Kemdiktisaintek Usut Tuntas
Bagikan