DPR Setujui Anggaran ESDM Rp7,81 Triliun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 19 Oktober 2015
DPR Setujui Anggaran ESDM Rp7,81 Triliun

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di DPR Jakarta, Rabu (8/4). (FOTO ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendapatkan anggaran Rp7,81 triliun pada 2016. Jumlah ini turun Rp1,08 triliun dari yang diajukan dalam pagu anggaran sebanyak Rp8,89 triliun atau turun 12 persen. 

"Setelah kita rapatkan dengan Eselon I Kementerian ESDM sebelumnya kita sepakati dari yang diusulkan sebesar Rp8,89 triliun, kita sepakati anggaran 2016 sebesar Rp7,81 triliun," kata Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika saat memimpin rapat rencana kerja dan anggaran kementerian ESDM di DPR, Jakarta, Senin (19/10).

Menteri ESDM Sudirman Said terlihat bisa menerima meski anggaran yang disetujui kurang dari jumlah yang diusulkan. 

"Saya berterimakasih pada komisi VII karena kita bisa peroleh angka yang realistis. Kita akui di ESDM banyak hal-hal yang tak efisien, dan ini kita sudah efisienkan, kemudian juga kita lakukan persiapkan dengan baik agar anggaran di 2016 bisa lebih cepat diserap," ujar Sudirman. 

Adapun rincian anggaran kementerian ESDM tahun 2016 sebesar Rp7,81 triliun terdiri dari Sekretariat Jenderal Rp454,41 miliar, Inspektorat Jenderal Rp411,86 miliar, Badan Geologi Rp759,03 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp857,02 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Rp636,34 miliar, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Rp195,51 miliar, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Rp2,15 triliun, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Rp2,3 triliun, Dirjen mineral dan batubara Rp190,49 miliar BPH Migas Rp118 miliar, Dewan Energi Nasional Rp67,55 miliar. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Kementerian ESDM Tegaskan Kontrak Freeport Belum Diperpanjang
  2. Kementerian ESDM Masih Kaji Harga BBM
  3. Pemerintah Dorong Antam dan Inalum Beli Saham Freeport
  4. Ingin Divestasi Freeport, Pemerintah Diminta Berkaca pada Kasus Newmont
  5. Divestasi Beri Jalan Pemerintah Kontrol Freeport
#Kardaya Warnika #Kementerian ESDM #Komisi VII DPR RI #Sudirman Said
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Hanya Akan Beri Tambahan 10 Persen ke SPBU Swasta di 2026
Pemerintah\ memiliki kewajiban mengayomi pengusaha, tetapi pengusaha juga punya kewajiban untuk tidak mengatur pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemerintah Hanya Akan Beri Tambahan 10 Persen ke SPBU Swasta di 2026
Indonesia
Legislator Soroti Kinerja Buruk Menteri Bahli di Tahun Pertama Prabowo Berkuasa
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari merespons komentar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut hanya Presiden yang berhak menilai kinerja kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Legislator Soroti Kinerja Buruk Menteri Bahli di Tahun Pertama Prabowo Berkuasa
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah dan Aparat Hukum Tindak 13 Perusahaan Diduga Kongkalikong Solar Subsidi
Pemerintah bersama Kejaksaan Agung harus bergerak cepat menelusuri dugaan keterlibatan korporasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah dan Aparat Hukum Tindak 13 Perusahaan Diduga Kongkalikong Solar Subsidi
Indonesia
DPR Wanti-Wanti ESDM tak Impor Etanol, Pastikan Pasokan Domestik sebelum Jalankan E10
DPR mendorong percepatan pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Wanti-Wanti ESDM tak Impor Etanol, Pastikan Pasokan Domestik sebelum Jalankan E10
Indonesia
150 Juta Penduduk Indonesia Tinggal di Kawasan Rawan Gempa, 5 Juta di Wilayah Rentan Tsunami
Demikian menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Frengky Aruan - Selasa, 23 September 2025
150 Juta Penduduk Indonesia Tinggal di Kawasan Rawan Gempa, 5 Juta di Wilayah Rentan Tsunami
Indonesia
Pemerintah Bulan Ini Berencana Lelang 7 Blok Migas Baru
Rencana lelang 75 blok migas telah dimulai sejak tahun 2024
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Pemerintah Bulan Ini Berencana Lelang 7 Blok Migas Baru
Indonesia
5 Nama Calon Dirjen Migas Dibuka ke Publik, Ini Jabatan Mereka Sekarang di ESDM
Kelima nama calon Dirjen Migas itu dipastikan semuanya dari internal Kemen ESDM
Wisnu Cipto - Jumat, 25 April 2025
5 Nama Calon Dirjen Migas Dibuka ke Publik, Ini Jabatan Mereka Sekarang di ESDM
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Bisa Anjlok, Pemerintah Diminta Mengkaji Ulang PPN 12 Persen
"Daripada menaikkan PPN, Pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.
Frengky Aruan - Kamis, 21 November 2024
Pertumbuhan Ekonomi Bisa Anjlok, Pemerintah Diminta Mengkaji Ulang PPN 12 Persen
Video
Penyaluran BBM Tepat Sasaran Terbentuk, 3 Opsi dari Timsus Mulai Dipertimbangkan
Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.
Rezita Kesuma - Jumat, 15 November 2024
Penyaluran BBM Tepat Sasaran Terbentuk, 3 Opsi dari Timsus Mulai Dipertimbangkan
Indonesia
5 Tugas Ditjen Gakkum, Direktorat Baru di ESDM Merujuk Perpres Prabowo
Pembentukan ditjen baru itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 November 2024
5 Tugas Ditjen Gakkum, Direktorat Baru di ESDM Merujuk Perpres Prabowo
Bagikan