"Pemungutan dana ketahanan energi ini sebenarnya bagus, hanya saja tidak ada landasan hukum yang kuat," ujar Kardaya Warnika.

"Serahkan aja ke MKD, kita tidak bisa mengomentari MKD karena MKD adalah salah satu alat di DPR," ujar Kardaya Warnika

Kardaya Warnika menjelaskan pihaknya sedang mempertanyakan surat Audit Forensik yang dikirim PT Pertamina kepada KPK

"Nanti bikin masalah, karena segala sesuatunya harus berdasarkan ketentuan hukum," kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika di Jakarta, Senin (23/11).

Jumlah ini turun Rp1,08 triliun dari yang diajukan dalam pagu anggaran sebanyak Rp8,89 triliun atau turun 12 persen.

"Seluruh pantura akan lewat situ kecuali motor. Jadi ini harus dilakukan operasi pasar mobile-mobile kalau enggak ini akan beresiko," ujar Kardaya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina di DPR, Jakarta, Selasa (16/6).

"Karena semua fraksi sudah menyampaikan pendapatnya, maka disimpulkan bahwa subsidi tetap untuk solar Rp1.000 per liter dengan catatan," tutur Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika geram dengan tingkah Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang selalu mangkir dari panggilan Komisi VII. Padahal Komisi VII memiliki banyak pertanyaan terkait isu-isu yang beredar di sektor energi.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menegaskan bahwa penelusuran mafia batu bara (minerba) jauh lebih mudah dibandingkan mafia minyak dan gas (migas).

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kardaya Warnika mengaku pesimistis terhadap perombakan tata kelola migas. Dia menilai, hal ini berdasarkan pengurus lembaga pengelola migas.

Ketua Komisi VII DPR RI sepakat dengan usulan PLN menunda kenaikan Tarif Dasar Listrik