DPR Serap Aspirasi Aismoli soal Motor Listrik

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 09 Oktober 2024
DPR Serap Aspirasi Aismoli soal Motor Listrik

Motor Listrik. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya bakal mengkaji subsidi motor listrik di pemerintahan 2024-2029. DPR berupaya memastikan bahwa industri motor listrik dapat berjalan tanpa hambatan demi perekonomian bangsa.

Hal itu dikatakan Dasco setelah rapat audiensi yang membahas subsidi motor listrik di DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10). Dasco menyebut Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) sudah menyampaikan aspirasinya soal langkah menggenjot produksi.

"Rencana ke depan di pemerintahan baru mereka dapat berbuat lebih banyak untuk rakyat dan juga bisa mendatangkan pendapatan kepada negara dengan cara mereka sudah mempunyai rencana untuk membuka pasar global jadi sudah ada tadi beberapa pemerintahan beberapa negara dengan komisi kita yang ternyata mempunyai potensi sangat besar," kata Dasco.

Dasco mengatakan Aismoli berharap DPR dapat mendukung penguatan ekosistem motor listrik di Tanah Air. Aismoli mengklaim industrinya mampu menggerakan ekonomi.

Baca juga:

4 Motor Listrik di GIIAS 2024, Harganya Mulai dari Rp 5,7 Juta

Dasco menyebut Aismoli sudah menargetkan penjualan ke luar negeri.

"Nah sehingga tadi dalam kesimpulan kami akan membuat rapat dengan komisi XII DPR dan pengusaha motor listrik ini rekomendasi kepada pemerintah yang baru dengan tujuan supaya industri ini bisa berjalan dengan lancar, komponen lokal itu kemudian juga bisa bangkit dan pasar global bisa terbuka. Dan ini tidak hanya kemudian dari segi industri tapi dari segi UMKM-nya itu tadi kemudian bisa berjalan dengan baik," ujar Dasco.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman menyampaikan urusan subsidi motor listrik perlu ditinjau lagi istilahnya. Maman menilai istilah insentif atau kompensasi lebih tepat. Sebab tujuan penggunaan motor listrik ialah mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

"Kenapa? karena sepemahaman kita pada saat kita masuk kepada terminologi subsidi treatment-nya akan menjadi seperti treatment subsidi-subsidi yang lainnya. Sedangkan ini harus kita pahami ini berbeda dengan subsidi energi maupun subsidi kepada masyarakat miskin."

"Tapi ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah agar merubah behavior masyarakat yang tadinya terbiasa mengkonsumsi fosil fuel menjadi reuseable energi dalamnya listrik itu yang pertama tadi ada usulan," ujar Maman.

Baca juga:

Atasi Polusi Parah saat Kemarau, DPRD Saran Pejabat DKI Beralih ke Motor Listrik

Kedua, Maman menyoroti bagaimana pemerintahan baru membantu memfasilitasi produsen motor listrik lokal agar siap diekspor ke luar negeri. Menurutnya hal ini merupakan terobosan positif.

"Harapan kami pemerintah ke depan bisa men-support dengan memberikan kemudahan-kemudahan aturan, peringinan untuk bisa mengekspor ini kan produksi dalam negeri terkait motor listrik. Tadi sudah ada beberapa kontrak-kontrak dengan Malaysia, Kamboja saya pikir ini ruang-ruang positif untuk bagi negara kita," ujar Maman. (Pon)

#Motor Listrik #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam yang menyamakan wilayah perkotaan dengan daerah terpencil dalam urusan pelayanan kesehatan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Bagikan