DPR Serap Aspirasi Aismoli soal Motor Listrik

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 09 Oktober 2024
DPR Serap Aspirasi Aismoli soal Motor Listrik

Motor Listrik. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya bakal mengkaji subsidi motor listrik di pemerintahan 2024-2029. DPR berupaya memastikan bahwa industri motor listrik dapat berjalan tanpa hambatan demi perekonomian bangsa.

Hal itu dikatakan Dasco setelah rapat audiensi yang membahas subsidi motor listrik di DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10). Dasco menyebut Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) sudah menyampaikan aspirasinya soal langkah menggenjot produksi.

"Rencana ke depan di pemerintahan baru mereka dapat berbuat lebih banyak untuk rakyat dan juga bisa mendatangkan pendapatan kepada negara dengan cara mereka sudah mempunyai rencana untuk membuka pasar global jadi sudah ada tadi beberapa pemerintahan beberapa negara dengan komisi kita yang ternyata mempunyai potensi sangat besar," kata Dasco.

Dasco mengatakan Aismoli berharap DPR dapat mendukung penguatan ekosistem motor listrik di Tanah Air. Aismoli mengklaim industrinya mampu menggerakan ekonomi.

Baca juga:

4 Motor Listrik di GIIAS 2024, Harganya Mulai dari Rp 5,7 Juta

Dasco menyebut Aismoli sudah menargetkan penjualan ke luar negeri.

"Nah sehingga tadi dalam kesimpulan kami akan membuat rapat dengan komisi XII DPR dan pengusaha motor listrik ini rekomendasi kepada pemerintah yang baru dengan tujuan supaya industri ini bisa berjalan dengan lancar, komponen lokal itu kemudian juga bisa bangkit dan pasar global bisa terbuka. Dan ini tidak hanya kemudian dari segi industri tapi dari segi UMKM-nya itu tadi kemudian bisa berjalan dengan baik," ujar Dasco.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman menyampaikan urusan subsidi motor listrik perlu ditinjau lagi istilahnya. Maman menilai istilah insentif atau kompensasi lebih tepat. Sebab tujuan penggunaan motor listrik ialah mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

"Kenapa? karena sepemahaman kita pada saat kita masuk kepada terminologi subsidi treatment-nya akan menjadi seperti treatment subsidi-subsidi yang lainnya. Sedangkan ini harus kita pahami ini berbeda dengan subsidi energi maupun subsidi kepada masyarakat miskin."

"Tapi ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah agar merubah behavior masyarakat yang tadinya terbiasa mengkonsumsi fosil fuel menjadi reuseable energi dalamnya listrik itu yang pertama tadi ada usulan," ujar Maman.

Baca juga:

Atasi Polusi Parah saat Kemarau, DPRD Saran Pejabat DKI Beralih ke Motor Listrik

Kedua, Maman menyoroti bagaimana pemerintahan baru membantu memfasilitasi produsen motor listrik lokal agar siap diekspor ke luar negeri. Menurutnya hal ini merupakan terobosan positif.

"Harapan kami pemerintah ke depan bisa men-support dengan memberikan kemudahan-kemudahan aturan, peringinan untuk bisa mengekspor ini kan produksi dalam negeri terkait motor listrik. Tadi sudah ada beberapa kontrak-kontrak dengan Malaysia, Kamboja saya pikir ini ruang-ruang positif untuk bagi negara kita," ujar Maman. (Pon)

#Motor Listrik #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan