DPR Serap Aspirasi Aismoli soal Motor Listrik

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 09 Oktober 2024
DPR Serap Aspirasi Aismoli soal Motor Listrik

Motor Listrik. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya bakal mengkaji subsidi motor listrik di pemerintahan 2024-2029. DPR berupaya memastikan bahwa industri motor listrik dapat berjalan tanpa hambatan demi perekonomian bangsa.

Hal itu dikatakan Dasco setelah rapat audiensi yang membahas subsidi motor listrik di DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10). Dasco menyebut Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) sudah menyampaikan aspirasinya soal langkah menggenjot produksi.

"Rencana ke depan di pemerintahan baru mereka dapat berbuat lebih banyak untuk rakyat dan juga bisa mendatangkan pendapatan kepada negara dengan cara mereka sudah mempunyai rencana untuk membuka pasar global jadi sudah ada tadi beberapa pemerintahan beberapa negara dengan komisi kita yang ternyata mempunyai potensi sangat besar," kata Dasco.

Dasco mengatakan Aismoli berharap DPR dapat mendukung penguatan ekosistem motor listrik di Tanah Air. Aismoli mengklaim industrinya mampu menggerakan ekonomi.

Baca juga:

4 Motor Listrik di GIIAS 2024, Harganya Mulai dari Rp 5,7 Juta

Dasco menyebut Aismoli sudah menargetkan penjualan ke luar negeri.

"Nah sehingga tadi dalam kesimpulan kami akan membuat rapat dengan komisi XII DPR dan pengusaha motor listrik ini rekomendasi kepada pemerintah yang baru dengan tujuan supaya industri ini bisa berjalan dengan lancar, komponen lokal itu kemudian juga bisa bangkit dan pasar global bisa terbuka. Dan ini tidak hanya kemudian dari segi industri tapi dari segi UMKM-nya itu tadi kemudian bisa berjalan dengan baik," ujar Dasco.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman menyampaikan urusan subsidi motor listrik perlu ditinjau lagi istilahnya. Maman menilai istilah insentif atau kompensasi lebih tepat. Sebab tujuan penggunaan motor listrik ialah mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

"Kenapa? karena sepemahaman kita pada saat kita masuk kepada terminologi subsidi treatment-nya akan menjadi seperti treatment subsidi-subsidi yang lainnya. Sedangkan ini harus kita pahami ini berbeda dengan subsidi energi maupun subsidi kepada masyarakat miskin."

"Tapi ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah agar merubah behavior masyarakat yang tadinya terbiasa mengkonsumsi fosil fuel menjadi reuseable energi dalamnya listrik itu yang pertama tadi ada usulan," ujar Maman.

Baca juga:

Atasi Polusi Parah saat Kemarau, DPRD Saran Pejabat DKI Beralih ke Motor Listrik

Kedua, Maman menyoroti bagaimana pemerintahan baru membantu memfasilitasi produsen motor listrik lokal agar siap diekspor ke luar negeri. Menurutnya hal ini merupakan terobosan positif.

"Harapan kami pemerintah ke depan bisa men-support dengan memberikan kemudahan-kemudahan aturan, peringinan untuk bisa mengekspor ini kan produksi dalam negeri terkait motor listrik. Tadi sudah ada beberapa kontrak-kontrak dengan Malaysia, Kamboja saya pikir ini ruang-ruang positif untuk bagi negara kita," ujar Maman. (Pon)

#Motor Listrik #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Bagikan