DPR Sepakati Ricky Perdana Ghozali sebagai Calon Gubernur BI
Calon Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Ghozali. (Foto: Instagram/bank_indonesia_sumsel)
MerahPutih.com - DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).
Agenda rapat ini salah satunya menyimak laporan Komisi XI DPR menyangkut hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi empat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Baca juga:
Terima Surpres Calon Dubes RI, DPR Masih Rahasiakan Nama-namanya
Mulanya, Ketua Komisi XI DPR Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menyetorkan laporan hasil fit and proper test calon Gubernur BI.
Seusai laporan dari Komisi XI DPR disampaikan, selanjutnya Puan meminta persetujuan semua anggota DPR yang hadir guna mengetok keputusan.
“Apakah laporan Komsii XI DPR RI atas hasil uji kelayakan atau fit and proper test calon deputi Gubernur BI dapat disetujui?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab Anggota DPR yang hadir dalam rapat itu.
Baca juga:
Kapolri Target Panen Jagung 7,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Tugas Utama Polri Jangan Diabaikan
Kemudian, Puan mempersilahkan calon Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Ghozali guna pengambilan foto di hadapan Pimpinan DPR dan anggota yang hadir.
“Kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia saudara Ricky Perdana Ghozali, kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia silakan maju ke depan,” ucap Puan. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat