DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 23 Maret 2020
DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu

Anggota DPR menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana seluruh anggota DPR beserta anggota keluarganya menjalani tes virus corona (COVID-19) menuai kritik. Tes virus corona bagi anggota dewan dan keluarganya itu merupakan bagian dari fasilitas kesehatan yang mereka dapatkan dari Asuransi Jasindo.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai seharusnya yang kini menjadi prioritas untuk para tenaga medis yang menangani COVID-19, bisa berupa tes untuk keluarga mereka atau tambahan insentif.

Baca Juga

PDP dan Positif Terus Bertambah, Pemkot Solo Siapkan Rumah Sakit Khusus Tangani COVID-19

"Tenaga medis yang seharusnya mendapatkan insentif dan kompensasi. Ini ada diskriminasi. Meskipun ada permohonan dari DPR tetap saja yang harus diutamakan adalah tenaga medis dulu," kata Trubus kepada MerahPutih.com, Senin (23/3).

Ilustrasi: Anggota DPR meninggalkan ruangan setelah Rapat Paripurna ke-12 diputuskan untuk ditunda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12) malam. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Alih-alih memprioritaskan konstituen yang memilih mereka saat Pemilu, anggota dewan justru mengutamakan anggota keluarga. Trubus mengingatkan anggota dewan dipilih oleh rakyat.

"Jangan sampai anggota dewan duduk-duduk enak-enak doang. Sementara dia duduk disitu karena dipilih konstituennya. Sekarang konstituennya menghadapi bencana harusnya dia tanggung jawab dong," tegas dia.

Baca Juga

40 Ribu APD untuk Tenaga Medis Hadapi COVID-19 Tiba di Balai Kota DKI

Menurut Trubus para wakil rakyat di Senayan seharusnya dapat mencontoh langkah yang dilakukan oleh para pejabat di luar negeri dengan merelakan gajinya untuk penanganan COVID-19.

"Kalau menurut saya (pemotongan gaji) 30 persen itu bisa diambil dari tunjangan sehari hari, perjalanan dinas, kemudian uang reses," kata Trubus.

Sebelumnya, poin kesimpulan poin simpulan rapat badan musyawarah DPR memutuskan seluruh anggota legislator beserta keluarganya akan menjalani tes COVID-19 gratis bagian dari fasilitas kesehatan yang mereka dapatkan dari Asuransi Jasindo. Tes rencananya akan dilakukan di Kompleks DPR Kalibata dan Ulujami Jakarta.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa jadwal tes Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya sedang disusun. Nantinya jika ditemukan ada anggota DPR atau keluarga yang positif Covid-19, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Daftar rumah sakit rujukan sedang disusun Kesekjenan DPR. "(tes) Diperkirakan di pertengahan pekan depan," kata Indra, Sabtu (21/3). (Pon)

Baca Juga:

YLKI Miris Dokter dan Tenaga Medis Meninggal Akibat Minim APD

#DPR RI #Virus Corona #Pasien Corona #Penyakit Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan