DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 23 Maret 2020
DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu

Anggota DPR menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana seluruh anggota DPR beserta anggota keluarganya menjalani tes virus corona (COVID-19) menuai kritik. Tes virus corona bagi anggota dewan dan keluarganya itu merupakan bagian dari fasilitas kesehatan yang mereka dapatkan dari Asuransi Jasindo.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai seharusnya yang kini menjadi prioritas untuk para tenaga medis yang menangani COVID-19, bisa berupa tes untuk keluarga mereka atau tambahan insentif.

Baca Juga

PDP dan Positif Terus Bertambah, Pemkot Solo Siapkan Rumah Sakit Khusus Tangani COVID-19

"Tenaga medis yang seharusnya mendapatkan insentif dan kompensasi. Ini ada diskriminasi. Meskipun ada permohonan dari DPR tetap saja yang harus diutamakan adalah tenaga medis dulu," kata Trubus kepada MerahPutih.com, Senin (23/3).

Ilustrasi: Anggota DPR meninggalkan ruangan setelah Rapat Paripurna ke-12 diputuskan untuk ditunda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12) malam. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Alih-alih memprioritaskan konstituen yang memilih mereka saat Pemilu, anggota dewan justru mengutamakan anggota keluarga. Trubus mengingatkan anggota dewan dipilih oleh rakyat.

"Jangan sampai anggota dewan duduk-duduk enak-enak doang. Sementara dia duduk disitu karena dipilih konstituennya. Sekarang konstituennya menghadapi bencana harusnya dia tanggung jawab dong," tegas dia.

Baca Juga

40 Ribu APD untuk Tenaga Medis Hadapi COVID-19 Tiba di Balai Kota DKI

Menurut Trubus para wakil rakyat di Senayan seharusnya dapat mencontoh langkah yang dilakukan oleh para pejabat di luar negeri dengan merelakan gajinya untuk penanganan COVID-19.

"Kalau menurut saya (pemotongan gaji) 30 persen itu bisa diambil dari tunjangan sehari hari, perjalanan dinas, kemudian uang reses," kata Trubus.

Sebelumnya, poin kesimpulan poin simpulan rapat badan musyawarah DPR memutuskan seluruh anggota legislator beserta keluarganya akan menjalani tes COVID-19 gratis bagian dari fasilitas kesehatan yang mereka dapatkan dari Asuransi Jasindo. Tes rencananya akan dilakukan di Kompleks DPR Kalibata dan Ulujami Jakarta.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa jadwal tes Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya sedang disusun. Nantinya jika ditemukan ada anggota DPR atau keluarga yang positif Covid-19, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Daftar rumah sakit rujukan sedang disusun Kesekjenan DPR. "(tes) Diperkirakan di pertengahan pekan depan," kata Indra, Sabtu (21/3). (Pon)

Baca Juga:

YLKI Miris Dokter dan Tenaga Medis Meninggal Akibat Minim APD

#DPR RI #Virus Corona #Pasien Corona #Penyakit Corona
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan