DPR RI Waspadai Anjloknya Penebusan Pita Cukai, Rokok Ilegal Jadi Biang Kerok?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 14 April 2025
DPR RI Waspadai Anjloknya Penebusan Pita Cukai, Rokok Ilegal Jadi Biang Kerok?

Ilustrasi rokok. (Foto: Unsplash/M Azharul Islam)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Komisi XI DPR RI menyoroti penurunan jumlah penebusan pita cukai rokok yang dilaporkan oleh industri hasil tembakau.

Dalam kunjungan kerja ke PT Gudang Garam di Pasuruan, Jawa Timur, anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan melaporkan penurunan signifikan dalam penebusan pita cukai. Penurunan ini diduga disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat dan maraknya peredaran rokok ilegal.

Baca juga:

Perankan Suster Junia di ‘Dark Nuns’, Song Hye-kyo Susah Payah Belajar Ngerokok

Menanggapi masalah ini, Komisi XI DPR RI akan mengumpulkan masukan dari para pengusaha dan mitra kerja untuk mencari solusi. Sektor industri rokok memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai, sehingga perlu dijaga stabilitasnya.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Komisi XI DPR RI untuk memahami kondisi industri rokok di berbagai daerah. Setelah mengunjungi PT Gudang Garam, tim lain juga akan mengunjungi PT Djarum di Jawa Tengah.

Komisi XI DPR RI berencana untuk berdiskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang dapat mendukung industri rokok legal dan menjaga penerimaan negara.

Baca juga:

Tolak Dana Zakat untuk MBG, Legislator NasDem: dari Cukai Rokok Saja

Penegakan hukum terhadap rokok ilegal juga menjadi fokus perhatian, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap iklim usaha dan penerimaan negara. Pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap produk selundupan maupun produk yang diproduksi tanpa pita cukai.

Melalui dialog dan koordinasi dengan berbagai pihak, Komisi XI DPR RI berharap dapat menemukan solusi konkret untuk menstimulasi industri rokok legal dan menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

#Rokok #Cukai Rokok #Harga Rokok #Rokok Ilegal #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Kehadiran P3RT sebagai pihak dalam kontrak akan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan batasan masing-masing pihak.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Bagikan