DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015

Fadhli Fadhli - Rabu, 23 Desember 2015
DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015

Ruang sidang DPR RI. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Situasi politik 2015 cenderung dinamis dan diwarnai banyak kegaduhan. Tak ayal DPR RI menjadi sorotan politik selama 2015, terutama karena dipenuhi dengan persaingan dua koalisi yang berebut kekuasaan, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah putih (KMP).

Menurut Pengamat politik, Gun Gun Heryanto, yang menjadi sorotan publik adalah kinerja lembaga DPR RI. Dirinya menilai DPR RI tidak memiliki citra baik selama tahun 2015.

"Nyaris di 2015, DPR RI tidak punya citra baik," ujarnya, kepada merahputih.com, Rabu (23/12).

"Konsensus masih menjadi perilaku DPR di hampir seluruh kebijakannya, DPR memainkan pola simetris, tidak jelas mana oposisi dan mana yang bukan," tambah Gun Gun.

Lebih lanjut Gun Gun mengatakan dari sisi kinerja DPR RI sangat buruk. Hal ini terbukti dengan minimnya UU yang dihasilkan lembaga legislatif tersebut.

"Target 59 masuk prolegnas 2015, yang disahkan hanya tiga atau hanya sekira 8 %," ungkapnya.

Belum lagi persoalan dana aspirasi, pembangunan gedung DPR, dan puncaknya kasus persidangan MKD menjadikan DPR RI semakin terpojok.

"Puncaknya, saat sidang MKD, publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap DPR RI," tuntasnya. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Ini Sebab Djan Faridz Laporkan Romahurmuziy ke Polisi
  2. Cak Imin: Gus Dur Selalu Perjuangkan Demokrasi
  3. DKPP Bikin Proses Penyelenggaraan Pemilu Jadi Lebih Baik
  4. Perlukah Lembaga Etik Dibentuk?
  5. Dari 144 Gugatan Pilkada, Papua Terbanyak
#Liputan Khusus #Kinerja DPR #Politik #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta ke parpol-parpol sebelum melakukan penertiban.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Bagikan