Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR RI: Impor Daging Kebijakan Sia-Sia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 Juni 2016
DPR RI: Impor Daging Kebijakan Sia-Sia

Mahfudz Siddiq Anggota Komisi IV DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang membuka lebar keran impor daging untuk menstabilkan harga dipasaran dianggap Anggota DPR RI adalah kebijakan sia-sia.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq kepada awak media usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kota Cirebon, Minggu (19/6) malam.

Menurut Mahfudz, impor daging sapi tak tepat sasaran. Pasalnya, tak dapat dirasakan oleh masyarakat kecil. "Daging sapi impor kan hanya masuk di supermarket. Memang daging beku itu harganya Rp90 ribu, masalahnya kan masyarakat kecil tidak ada yang ke supermarket, dan tidak terlalu suka daging beku, karena mereka mempertanyakan tata cara penyembelihannya juga,” bebernya.

Namun, bukan berarti melarang pemerintah untuk melakukan impor. Hanya saja, melihat situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, upaya yang dilakukan pemerintah terkesan gagal.

Menurutnya, langkah yang ampuh dan harus dilakukan pemerintah adalah dengan memotong rantai distribusi. “Kuncinya itu bukan diketersedian pangannya, tapi bagaimana kita memotong rantai distribusi. Saat ini, yang diuntungkan itu adalah pedagang, bukan peternak atau petaninya. Karena, panjangnya rantai distirbusi yang terjadi, sehingga harga pun naik,” papar Angota Komisi IV DPR RI itu.

Rantai distirbusi tersebut, menurutnya, hanya bisa diperpendek melalui Bulog. Bulog harus bisa menetapkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. “Sekarangkan kan beras masih dibawah harga yang dibeli para pedagang. Ini tidak akan bisa,” ucapnya.

Ia juga menilai, pedagang tak hanya diuntungkan, karena dalam rantai distribusi tersebut pedagang merupakan rantai paling ujung yang juga merasakan langsung imbas dari kenaikan harga. “Kalau saya tanya pedagang, mereka kepengennya juga turun. Karena, jumlah pembelinya semakin sedikit, dan omzet mereka juga turun.
Jelasnya. Ia memprediksi, kenaikan harga yang terjadi saat ini akan bisa terus berlanjut hingga pasca lebaran nanti. (Irm)

BACA JUGA:

  1. Swasembada Daging Sapi Terkesan Dipaksakan
  2. Paket Kebijakan IX, Pemerintah Perluas Negara Pemasok Impor Sapi 
  3. Kapal Ternak Belum Efektif Turunkan Harga Daging Sapi
  4. Kemendag Terbitkan Izin Impor 198.000 Sapi Bakalan
  5. Kapal Ternak Jokowi Pangkas Biaya Pengiriman Sapi Rp1,48 Juta/Ekor
#Impor Daging Sapi #DPR RI #Bulog
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Bagikan