DPR RI Desak Negara OKI Bertindak Nyata Hentikan Agresi Israel di Palestina

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Mei 2025
DPR RI Desak Negara OKI Bertindak Nyata Hentikan Agresi Israel di Palestina

Anggota DPR RI Said Abdullah. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berpartisipasi dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 didesak untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghentikan agresi militer Israel terhadap Palestina. Peran komunitas muslim global dinilai penting sebagai kekuatan peradaban yang mampu mempromosikan perdamaian dunia.

"Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dalam pembukaan PUIC, saya sangat mendukung potensi dunia Islam, dengan populasi lebih dari dua miliar jiwa, sebagai kekuatan peradaban. Sebagai kekuatan peradaban, negara-negara OKI harus memimpin upaya menciptakan perdamaian dunia dan tatanan global yang lebih baik," kata Anggota DPR RI, Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut menyatakan keprihatinannya atas konflik bersenjata yang terus terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, termasuk penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina akibat tindakan Israel.

Baca juga:

Polisi Dilarang Bawa Senjata Api Saat Bertugas Amankan Sidang Parlemen OKI di DPR

"Baru-baru ini, Pakistan, anggota OKI, terlibat konflik dengan India. Lebih memilukan lagi, Palestina menghadapi penghancuran yang kejam oleh Israel. Bahkan, bantuan kemanusiaan pun terhambat karena blokade Israel," ujar Said Abdullah.

Said Abdullah menilai bahwa komunitas internasional seolah tidak berdaya dalam mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. "Israel melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan terhadap warga Palestina, namun tidak ada sanksi yang diberikan kepada Israel, yang seharusnya diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag. Saya berharap konferensi PUIC merekomendasikan tuntutan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional," katanya.

Dia berharap konferensi PUIC ke-19 dapat merekomendasikan agar agresi Israel dibawa ke Mahkamah Internasional dan mendorong persatuan sikap negara-negara anggota OKI dalam mendesak penghentian agresi militer di Palestina.

"Melalui konferensi PUIC yang dipimpin oleh Puan Maharani ini, kita berharap Indonesia dapat mendorong negara-negara anggota OKI untuk bersatu. Menghentikan agresi militer Israel di Palestina, dan memulihkan perdamaian di Palestina," tegas Said Abdullah.

Said Abdullah menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dalam menghadapi tantangan global saat ini, mulai dari perubahan iklim hingga ketegangan geopolitik. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara muslim lainnya dalam memadukan nilai-nilai Islam dan demokrasi.

"Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan anggota OKI, dapat berperan sebagai model bagi negara-negara anggota OKI melalui konferensi PUIC ini," kata Said Abdullah.

Baca juga:

Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

Said Abdullah menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan di parlemen Indonesia adalah bukti nyata kemajuan demokrasi yang inklusif dan beradab. Ia menambahkan bahwa Konferensi PUIC ke-19 harus menjadi wadah untuk konsolidasi dan penguatan solidaritas di antara negara-negara muslim dalam memperjuangkan perdamaian, khususnya di Timur Tengah.

"Momentum pertemuan PUIC ini harus menjadi ruang konsolidasi, menjadi ikatan bersama negara-negara muslim untuk lebih solid, setidaknya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, sehingga PUIC ke-19 ini memberikan makna penting bagi pencapaian resolusi damai di Timur Tengah, yang selama ini belum terwujud," tegas Said Abdullah.

#Palestina #Free Palestina #Konflik Palestina #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Bagikan