DPR RI Desak Negara OKI Bertindak Nyata Hentikan Agresi Israel di Palestina

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Mei 2025
DPR RI Desak Negara OKI Bertindak Nyata Hentikan Agresi Israel di Palestina

Anggota DPR RI Said Abdullah. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berpartisipasi dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 didesak untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghentikan agresi militer Israel terhadap Palestina. Peran komunitas muslim global dinilai penting sebagai kekuatan peradaban yang mampu mempromosikan perdamaian dunia.

"Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dalam pembukaan PUIC, saya sangat mendukung potensi dunia Islam, dengan populasi lebih dari dua miliar jiwa, sebagai kekuatan peradaban. Sebagai kekuatan peradaban, negara-negara OKI harus memimpin upaya menciptakan perdamaian dunia dan tatanan global yang lebih baik," kata Anggota DPR RI, Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut menyatakan keprihatinannya atas konflik bersenjata yang terus terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, termasuk penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina akibat tindakan Israel.

Baca juga:

Polisi Dilarang Bawa Senjata Api Saat Bertugas Amankan Sidang Parlemen OKI di DPR

"Baru-baru ini, Pakistan, anggota OKI, terlibat konflik dengan India. Lebih memilukan lagi, Palestina menghadapi penghancuran yang kejam oleh Israel. Bahkan, bantuan kemanusiaan pun terhambat karena blokade Israel," ujar Said Abdullah.

Said Abdullah menilai bahwa komunitas internasional seolah tidak berdaya dalam mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. "Israel melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan terhadap warga Palestina, namun tidak ada sanksi yang diberikan kepada Israel, yang seharusnya diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag. Saya berharap konferensi PUIC merekomendasikan tuntutan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional," katanya.

Dia berharap konferensi PUIC ke-19 dapat merekomendasikan agar agresi Israel dibawa ke Mahkamah Internasional dan mendorong persatuan sikap negara-negara anggota OKI dalam mendesak penghentian agresi militer di Palestina.

"Melalui konferensi PUIC yang dipimpin oleh Puan Maharani ini, kita berharap Indonesia dapat mendorong negara-negara anggota OKI untuk bersatu. Menghentikan agresi militer Israel di Palestina, dan memulihkan perdamaian di Palestina," tegas Said Abdullah.

Said Abdullah menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dalam menghadapi tantangan global saat ini, mulai dari perubahan iklim hingga ketegangan geopolitik. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara muslim lainnya dalam memadukan nilai-nilai Islam dan demokrasi.

"Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan anggota OKI, dapat berperan sebagai model bagi negara-negara anggota OKI melalui konferensi PUIC ini," kata Said Abdullah.

Baca juga:

Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

Said Abdullah menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan di parlemen Indonesia adalah bukti nyata kemajuan demokrasi yang inklusif dan beradab. Ia menambahkan bahwa Konferensi PUIC ke-19 harus menjadi wadah untuk konsolidasi dan penguatan solidaritas di antara negara-negara muslim dalam memperjuangkan perdamaian, khususnya di Timur Tengah.

"Momentum pertemuan PUIC ini harus menjadi ruang konsolidasi, menjadi ikatan bersama negara-negara muslim untuk lebih solid, setidaknya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, sehingga PUIC ke-19 ini memberikan makna penting bagi pencapaian resolusi damai di Timur Tengah, yang selama ini belum terwujud," tegas Said Abdullah.

#Palestina #Free Palestina #Konflik Palestina #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Bagikan