DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya resmi menambah jumlah komisi dari 11 menjadi 13 komisi.
Puan menyebut keputusan itu diambil dalam rapat pimpian yang dihadiri 8 fraksi yang ada di parlemen, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
"Ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR," kata Puan.
Baca juga:
Penambahan Komisi dan Badan DPR Tidak Efisien dan Sedot Anggaran
Menurut Puan, penambahan komisi untuk menyelaraskan lembaga legislatif dengan eksekutif terkait rencana penambahan kementerian.
"Sehingga (terjadi) keselerasan sinergi antara para legislatif dan eksekutif," ujarnya.
Dalam rapat yang sama, kata Puan, DPR juga telah menentukan pimpinan komisi melalui musyawarah mufakat antar fraksi.
"Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat sudah bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem," imbuhnya.
Hanya saja, DPR masih menunggu daftar kementerian dan lembaga pemerintahan Prabowo kelak untuk menentukan mitra-mitra dari 13 komisi tersebut.
"Sampai sekarang komisi I sampai komisi XI masih tetap. Komisi XII dan XIII-nya akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis