DPR Pertanyakan Urgensi Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 23 Januari 2016
DPR Pertanyakan Urgensi Proyek Kereta Api  Cepat Jakarta-Bandung

Kereta Cepat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Epyardi Asda mempertanyakan urgensi rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang akan menelan biaya sekira US$ 5,573 miliar.

Epyardi menilai pelaksanaan proyek pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) itu sebaiknya ditunda. Alasannya, saat ini kondisi perekonomian negara tengah melemah dan pemerintah dirasa perlu untuk membatasi penggunaan dolar.

"Apakah ini cukup urgensinya ? Disaat ekonomi kita sedang melemah Apakah adil pemerintah hanya memperhatikan jarak Jakarta-Bandung, padahal infrastrukturnya sudah cukup memadai," tegas Epyardi dalam sebuah diskusi publik bertema 'Dibalik Proyek Kereta Cepat', di Jakarta, Sabtu, (23/1).

Kata Epyardi, proyek moda transportasi kereta api cepat yang akan dikerjakan oleh kontraktor dari China itu terlalu dipaksakan. Sebab proyek yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu peruntukannya salah sasaran.

"Padahal seharusnya pemerintah lebih mempertimbangkan pembangunan di wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur. Seperti Sumatera, Papua, dan Kalimantan," tukasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Jarak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kurang Efektif
  2. Tarif Kereta Cepat Rp200.000-Rp225.000 per Penumpang
  3. PT KCIC Siap Garap Proyek Kereta Cepat di Luar Negeri
  4. Bangun Kereta Cepat, Aset BUMN Jadi Jaminan
  5. Sebelum Jokowi Lengser, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Beroperasi
#DPR RI #Kereta Cepat Jakarta-Bandung #Kereta Cepat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan