DPR Peringatkan Bahaya Kekeringan yang Picu Ancaman bagi Indonesia

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 07 Juni 2023
DPR Peringatkan Bahaya Kekeringan yang Picu Ancaman bagi Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar. ANTARA/HO-DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia bakal menghadapi potensi terjadinya kekeringan imbas fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, imbas fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole.

Baca Juga:

Cak Imin Minta Pemerintah Fokus Entaskan Kemiskinan di 16 Provinsi

"Kita ingatkan kekeringan panjang tahun 1997 tidak terulang, waktu itu banyak daerah defisit air karena fenomena itu," kata pria yang akrab disapa Gus Imin ini di Jakarta, Rabu (7/6).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyarankan pemerintah untuk gencar modifikasi cuaca, terutama di daerah yang punya potensi kekeringan paling parah.

"Ini harus gencar dilakukan untuk mengisi volume air pada waduk atau bendungan air dan mencukupi kebutuhan air masyarakat," ujar Gus Imin.

Meski Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mempredikai El Nino yang melanda Indonesia pada 2023 masih dikategorikan Moderate (menengah).

"Kami mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif," sebut Gus Imin.

Baca Juga:

Erick Thohir Menguat Jadi Cawapres, PKB Tetap Pede Cak Imin yang Dipilih Prabowo

Pria yang juga Ketua Umum PKB ini mengingatkan, sekecil apapun level fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole tetap akan berdampak pada kekeringan lahan.

"Jadi meskipun El Nino prediksinya akan terjadi di level moderat, antisipasinya tetap perlu dilakukan. Karena akan tetap berpengaruh pada kekeringan lahan pertanian. Kalau sampai suplai air kurang, tanah kering, yang ditakutkan akan banyak petani mengalami gagal panen," tutup Gus Imin.

Sebelumnya, BMKG memprediksi fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole akan muncul bersamaan serta semakin menguat pada semester II-2023, atau sekitar bulan Agustus hingga September.

Akibatnya, Indonesia berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal dan kekeringan di beberapa wilayah. (Knu)

Baca Juga:

Cak Imin Minta MK Investigasi Soal Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu Tertutup

#BMKG #DPR RI #Muhaimin Iskandar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu 21 November 2026: Sejumlah Kota Berpotensi Diguyur Hujan Petir
BMKG memprakirakan hujan mengguyur mayoritas ibu kota provinsi di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026. Waspadai potensi hujan disertai petir di sejumlah daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu 21 November 2026: Sejumlah Kota Berpotensi Diguyur Hujan Petir
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 20 November 2026: Warga Perlu Siapkan Payung
BMKG memprakirakan hujan ringan di sejumlah wilayah Jakarta pada Jumat. Simak kondisi cuaca, suhu udara, dan kecepatan angin.
Yusuf Abdillah - Jumat, 20 November 2026
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 20 November 2026: Warga Perlu Siapkan Payung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Bagikan