Cak Imin Minta Pemerintah Fokus Entaskan Kemiskinan di 16 Provinsi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 06 Juni 2023
Cak Imin Minta Pemerintah Fokus Entaskan Kemiskinan di 16 Provinsi

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (kanan). Foto : Ist/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memprediksi akan ada 16 provinsi yang masuk pada kategori miskin di tahun 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap provinsi yang namanya masuk dalam daftar tersebut.

Baca Juga

Erick Thohir Menguat Jadi Cawapres, PKB Tetap Pede Cak Imin yang Dipilih Prabowo

"Fokus pengentasan kemiskinan di 16 provinsi, saya kira perlu ditindaklanjuti. Laporan Bappenas ini cukup menjadi acuan bahwa pengentasan kemiskinan masih jadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Politisi yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/6).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah di 16 provinsi yang masuk kategori miskin secara terukur. Sehingga segala upaya pengentasan kemiskinan dapat difokuskan ke wilayah tersebut.

“Dari 16 provinsi tentunya perlu dipilah lagi Kabupaten/Kota atau bahkan Kecamatan atau Desa mana yang memerlukan penanganan khusus. Nah ini perlu dilakukan di awal, jadi lebih terukur dan tentunya harapan saya tepat sasaran,” tegas Cak Imin.

Baca Juga

Airlangga dan Cak Imin Bertemu, Bahas Kekuatan Koalisi Inti

Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini juga meminta Pemerintah melakukan riset penyebab kemiskinan di 16 provinsi tersebut, seperti dari segi kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan.

Sekedar infomasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merinci ada 16 provinsi di Indonesia yang masih dalam kategori miskin pada 2024 mendatang, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Jika mengacu data Bappenas, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 9,5 persen sampai 10 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diprediksi mencapai 5 persen hingga 5,4 persen. Kemudian, tingkat pengangguran di Jateng sebesar 4,26 persen hingga 4,96 persen.

Provinsi lain yang masuk kategori miskin di pulau Sumatera antara lain Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Lampung. Lalu Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, NTB, dan NTT. (Knu)

Baca Juga

Cak Imin Minta MK Investigasi Soal Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu Tertutup

#Muhaimin Iskandar #Bappenas #Angka Kemiskinan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Resmikan Groundbreaking Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny, Tekankan Momentum Berbenah
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin, hadiri groundbreaking rekonstruksi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo. Tekankan penguatan keamanan dan tata kelola pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Cak Imin Resmikan Groundbreaking Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny, Tekankan Momentum Berbenah
Indonesia
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Cak Imin menegaskan dapur SPPG dalam program MBG harus memakai bahan lokal dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Larangan bahan impor diterapkan bertahap.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Indonesia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Bisa Memerintah Dirinya, Malah Minta Cak Imin dan Menteri Lain Ikut Bertobat
Menurut Bahlil, seharusnya Cak Imin juga melakukan tobat.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Bisa Memerintah Dirinya, Malah Minta Cak Imin dan Menteri Lain Ikut Bertobat
Indonesia
Bencana Alam Marak Terjadi di Indonesia, Cak Imin Ajak Pemerintah Bertobat
Muhaimin Iskandar mengatakan bencana alam yang terjadi tak lain akibat dari kesalahan manusia sendiri.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
Bencana Alam Marak Terjadi di Indonesia, Cak Imin Ajak Pemerintah Bertobat
Dunia
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Mayoritas masyarakat desil terbawah berada di Pulau Jawa, sedangkan objek tanah Reforma Agraria banyak tersedia di luar Jawa.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Indonesia
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB dengan seluruh badan otonomnya harus menjadi kekuatan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Indonesia
Jawab Dinamika Pasar Kerja, Cak Imin Dorong Pembentukan Badan Vokasi Nasional
Usulan BVN disampaikan Cak Imin sebagai langkah memperkuat sistem vokasi nasional menghadapi perubahan kebutuhan keterampilan yang semakin cepat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Jawab Dinamika Pasar Kerja, Cak Imin Dorong Pembentukan Badan Vokasi Nasional
Indonesia
Program Penyaluran SMK ke Luar Negeri, Pemerintah Fokuskan Pelatihan Bahasa dan Kompetensi
Menko PM Muhaimin Iskandar menargetkan 500.000 lulusan SMK bekerja di luar negeri akhir 2025 dengan anggaran Rp 2,6 miliar. Sebelumnya, 232.000 pekerja migran telah disalurkan oleh P2MI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Program Penyaluran SMK ke Luar Negeri, Pemerintah Fokuskan Pelatihan Bahasa dan Kompetensi
Indonesia
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Hingga saat ini Perempuan Bangsa telah melaksanakan Dikbar di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan total 144 angkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Bagikan