Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Indonesia diprediksi tak ikut terimbas konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran. Khususnya di bidang ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai bahwa saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat dan tangguh.
“Saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tangguh,” kata Puteri kepada awak media di Jakarta, Senin (22/4).
Baca juga:
Konflik Israel-Iran Berimbas ke Ekonomi Indonesia jika Pasokan Minyak Terganggu
Puteri menyebutkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen (year on year/yoy). Angka ini diatas pertumbuhan ekonomi global 3,2 persen (yoy).
“Selain itu, inflasi juga masih terkendali pada angka 3,05 persen pada Maret 2024,” ucap Puteri.
Puteri juga memaparkan bahwa posisi cadangan devisa juga masih tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya.
Bahkan surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Februari 2024 sebesar 0,87 miliar dolar AS.
"Indikator-indikator ini menjadi bekal untuk tetap yakin dan optimistis bahwa ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah risiko konflik Timur Tengah," ujar politikus wanita Partai Golkar ini.
Baca juga:
Israel Serang Iran, Mesir Kebut Upaya Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza
Puteri tetap mengingatkan hal-hal yang patut diwaspadai dari adanya ketegangan di wilayah Timur Tengah.
Puteri menyebut ada potensi disrupsi pada suplai logistik di Selat Hormuz dan Laut Merah. Apalagi, selat ini berperan penting terhadap 30 persen jalur perdagangan minyak dunia.
Dimana, di Selat Hormuz terdapat 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu kapal.
“Adanya hambatan tersebut diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia yang bisa juga bisa berimbas terhadap harga BBM dalam negeri,” ucap anak mantan Ketua DPR Ade Komaruddin ini.
Baca juga:
Ledakan Dekat Bandara Isfahan, Wilayah Udara Iran Diseterilkan
Menurut Puteri, pemerintah sudah menegaskan bahwa harga BBM tidak akan naik hingga Juni 2024. Sehingga, hal ini menjadi wujud keberpihakan APBN melalui subsidi BBM untuk melindungi daya beli masyarakat. “Termasuk menyiapkan berbagai upaya untuk memitigasi segala potensi risiko dampak yang akan muncul," tutup legislator Dapil Jawa Barat VII tersebut. (Knu)
