Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Upaya pemerintah Indonesia mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran mendapat sambutan baik Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh.
Ia mendorong Pemerintah untuk memperkuat diplomasi aktif di tingkat global dan mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk mengevakuasi WNI.
"Langkah Pemerintah sudah tepat untuk mengevakuasi WNI dari Iran di tengah semakin memburuknya perang antara Iran-Israel," ujar Husein dalam keterangannya, Rabu (25/6).
Sebanyak 11 WNI telah tiba di Jakarta pada Selasa (24/6), sebagai bagian dari evakuasi tahap pertama Kementerian Luar Negeri. Hingga kini, dari sekitar 380 WNI yang tercatat di Iran, 97 di antaranya telah dievakuasi.
Baca juga:
Pemerintah juga menyiapkan rencana kontingensi dan evakuasi lanjutan mengingat eskalasi konflik, terutama setelah keterlibatan langsung militer AS dalam membombardir tiga fasilitas nuklir di Iran.
Saat ini, Pemerintah tengah menyiapkan proses evakuasi tahap 2 bagi para WNI. Husein berharap semua proses pemulangan WNI ke Tanah Air dapat berjalan lancar mengingat evakuasi cukup sulit dilakukan karena situasi di Iran yang masih genting.
“Tapi kita percaya Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto telah melakukan langkah-langkah diplomasi dengan baik terhadap negara di sekitar Iran untuk membantu proses pemulangan WNI,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Barat XI itu.
Husein pun mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang mendorong semua pihak untuk mengutamakan jalur diplomasi guna menyelesaikan konflik Iran-Israel yang meningkat pascaserangan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah Pemerintah sejalan dengan DPR RI yang juga menyerukan agar konflik Iran dan Israel diselesaikan di meja perundingan.
Baca juga:
WNI Berbondong-bondong Meminta Dievakuasi dari Lokasi Konflik Iran-Israel
Lebih lanjut, Husein mendorong Pemerintah terus melakukan lobi-lobi untuk perdamaian dunia dalam forum-forum multilateral, seperti Sidang Umum PBB, pertemuan negara-negara Nonblok dan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). DPR, termasuk BKSAP, juga disebut ikut berpartisipasi melakukan lobi-lobi perdamaian melalui diplomasi parlemen.
"Kami juga mendorong Pemerintah untuk melakukan diplomasi aktif melalui forum internasional untuk menyerukan agar para pihak segera meredakan ketegangan, dan menegakkan kewajiban mereka berdasarkan Piagam PBB dan peraturan hukum internasional lainnya," tutur Husein.
"PBB harus melakukan mediasi agar konflik ini tidak meluas dan jangan sampai terjadi perang dunia III seperti yang dikhawatirkan banyak kalangan,” pungkasnya.
