Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MEREDANYA ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel harus dimaknai Indonesia sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional. Stabilitas geopolitik dunia yang lebih kondusif dinilai membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan internasional, dan kerja sama global.
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar menegaskan perdamaian dunia tidak otomatis menghadirkan kemajuan bagi suatu negara. Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan momentum global sangat ditentukan kesiapan dan kekuatan internal bangsa.
Pelajaran terbesar dari meredanya konflik Iran dan Amerika Serikat bukan hanya pentingnya perdamaian, melainkan signifikannya kesiapan.
“Hanya bangsa yang kuat secara ekonomi, kokoh dalam tata kelola pemerintahan, unggul dalam ilmu pengetahuan, dan matang dalam peradaban yang mampu mengubah stabilitas global menjadi kemajuan nasional," ujar Asep di Jakarta, Selasa (23/6).
Baca juga:
Prabowo Bakal Buka-bukaan ke Presiden Prancis, Tegaskan Posisi RI di Konflik Iran Vs AS
Menurutnya, sejarah menunjukkan banyak negara gagal memanfaatkan situasi dunia yang stabil karena tidak memiliki fondasi nasional yang kuat. Sebaliknya, sejumlah negara berhasil melakukan lompatan pembangunan karena mampu menjadikan momentum global sebagai pengungkit kemajuan domestik.
Dalam konteks tersebut, Asep menilai Indonesia setidaknya memiliki tiga pekerjaan rumah besar yang harus terus diperkuat.
Pertama, memperkuat kemandirian bangsa melalui pembangunan yang berpihak pada rakyat. Ketahanan pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, transformasi digital, dan penguasaan teknologi harus menjadi agenda prioritas nasional. Namun demikian, ia mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan kualitas kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya.
Pekerjaan rumah kedua, lanjut Asep, yakni memperkuat stabilitas politik dan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, tidak ada negara maju yang dibangun di atas birokrasi yang lemah, korupsi yang tinggi, serta rendahnya kepercayaan publik.
Ia menilai prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum sejalan dengan tradisi intelektual Islam. Indonesia, kata dia, membutuhkan lebih banyak ilmuwan, insinyur, peneliti, ahli kecerdasan artifisial, inovator, dan technopreneur yang mampu menghasilkan solusi bagi berbagai tantangan nasional maupun global.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi dunia. Kita harus menjadi produsen pengetahuan, inovasi, dan solusi," ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan nilai-nilai moral dan peradaban. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki modal besar untuk memainkan peran global melalui pengembangan Islam moderat, dialog antarperadaban, serta studi keislaman kontemporer.
Menurut Asep, posisi Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia yang mampu mengelola keragaman secara damai merupakan kekuatan strategis yang semakin mendapat pengakuan internasional. Asep menegaskan perdamaian dunia merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.
Namun, apakah peluang tersebut mampu diubah menjadi kemajuan nasional atau hanya berlalu tanpa makna, menurutnya, sangat bergantung pada kemampuan bangsa memperkuat dirinya dari dalam.
"Perdamaian dunia merupakan peluang. Namun, masa depan Indonesia tetap ditentukan seberapa kuat kita membangun ketahanan ekonomi, tata kelola, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan peradaban bangsa sendiri," pungkasnya.(knu)
Baca juga:
Imbas Konflik Iran-AS-Israel, Pemerintah RI Putuskan 'On-Hold’ Bahas Dewan Perdamaian
