DPR Nilai KPK Layak Dievaluasi Imbas Keperceyaaan Publik Merosot
Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)
MerahPutih.com- Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) memperlihatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terendah kedua di antara beberapa lembaga negara.
Posisi lembaga antikorupsi ini berada sedikit di atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan angka 58,8 persen.
Baca Juga:
KPK Geledah Rumah Wahyu Setiawan Saksi Kunci Kasus Harun Masiku
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsy menilai bahwa lembaga penegakan hukum KPK perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh di internal.
“Saya memberikan catatan penting bagi lembaga penegakan hukum KPK, aspek paling penting buat KPK adalah mengevaluasi internalnya secara merinci dan terstruktur. Karena KPK ini lembaga yang besar dan punya banyak kewenangan,” ucap Aboe di Jakarta, Jumat (29/12).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menegaskan agar KPK menjalankan tugas mengikuti aturan yang ada.
Baca Juga:
“Mekanisme satuan di KPK harus berjalan untuk menjaga setiap anggota menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai ada yang diluar aturan dan tengok kanan kiri,” tegas Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.
Aboe mengungkapkan bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK ini tidak boleh terjadi dan perlu dibenahi secepatnya.
“Saya merasa penting masyarakat untuk terus memantau lembaga penegakan hukum yang tidak menaati aturan dan tidak menjalankan wewenangnya secara baik. Saya meminta agar KPK segera berbenah supaya kepercayaan publik meningkat,” terangnya. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Grup WA 'Mas Menteri Core' Bakal Dibongkar! Nadiem Makarim Siap Buka-bukaan Chat Rahasia di Persidangan
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Kejaksaan Ingin Bersih-Bersih, Minta Masyrakat Laporkan Jaksa Bermasalah
KPK Tahan Kasi Datun Kejari HSU, Sempat Melawan dan Kabur saat OTT
KPK Lakukan 11 OTT, Tetapkan 118 Tersangka, dan Pulihkan Aset Negara Rp 1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir