Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri akhirnya dijatuhi putusan etik, oleh Dewas Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Firli yang sudah mengajukan diri mundur dari KPK, diberikan sanksi etik berat dan dinyatakan tidak ada hal meringankan bagi Firli.
"Hal yang meringankan, tidak ada," tegas Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (27/12).
Baca Juga:
Jokowi Diminta Tunda Pengunduran Diri Firli sampai Adanya Putusan Pengadilan
Dalam pertimbanganya, Dewas KPK menegaskan, terperiksa tidak mengakui perbuatannya, terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan.
Selain itu, Firli sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasi kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya. Dan Dewas menegaskan, Firli sudah pernah dijatuhkan sanksi etik.
Dewas KPK menyatakan Firli melakukan pelanggaran etik karena melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yasin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.
Dewas mengatakan Firli tidak memberitahukan pertemuan dan komunikasinya dengan SYL kepada para pimpinan KPK lain sehingga diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku.
Firli juga dinyatakan tidak jujur dalam melaporkan LHKPN. Dewas mengatakan Firli harusnya melaporkan pembayaran sewa rumah di Jalan Kertanegara, kepemilikan uang asing setara Rp 7,8 miliar dan tujuh aset lain atas nama istrinya.
Firli dinyatakan melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a, Pasal 4 ayat 1 huruf j, dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021. Dewas menyatakan Firli dijatuhi sanksi etik berat dengan hukumanya berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK. (Pon)
Baca Juga:
Dewas KPK Putuskan Nasib Firli di Rabu (27/12)
