Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Isu kenaikan tarif pesawat akibat lonjakan harga avtur menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah memicu respons serius dari parlemen.
Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menegaskan pentingnya langkah preventif pemerintah agar kebijakan kenaikan tarif tidak membebani masyarakat luas di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca juga:
Air Canada Tutup Semua Penerbangan ke Kuba, Imbas Krisis Avtur
Pemerintah Pertimbangkan Skema Subsidi Avtur
Ahmad Safei menjelaskan bahwa potensi kenaikan tarif merupakan dampak tidak langsung dari faktor eksternal yang sulit dikendalikan secara nasional. Meskipun tekanan global meningkat, optimisme tetap muncul bahwa pemerintah memiliki instrumen kebijakan untuk menekan dampak tersebut.
Salah satu solusi konkret yang muncul dalam diskusi adalah pemberian intervensi berupa subsidi bahan bakar penerbangan.
“Ini kan dampak dari eskalasi di Timur Tengah. Kita berharap pemerintah bisa mengatasinya, termasuk melalui skema subsidi agar tidak berdampak pada kenaikan tarif,” ujar Ahmad Safei saat memberikan keterangan di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (1/4/2026).
Politisi ini juga mengutip pernyataan dari pihak eksekutif yang menyebutkan bahwa penyesuaian harga belum menjadi opsi utama saat ini. Hal ini memberikan angin segar bagi para pengguna transportasi udara yang khawatir akan lonjakan biaya perjalanan dalam waktu dekat.
Membangun Kesadaran Publik Terhadap Dinamika Ekonomi
Selain menuntut peran pemerintah, Komisi V DPR RI juga mengajak masyarakat untuk melihat situasi secara objektif. Jika kondisi global memaksa dilakukannya penyesuaian tarif demi keberlanjutan fiskal negara, publik diharapkan dapat memahami realitas ekonomi yang terjadi.
Penyesuaian biaya layanan transportasi seringkali menjadi pilihan terakhir untuk menjaga stabilitas operasional maskapai.
Baca juga:
Pemerintah Diminta Percepat Pembenahan Transportasi Publik Demi Tekan Konsumsi BBM
Safei menyentil fenomena perilaku konsumsi masyarakat yang terkadang kurang proporsional dalam menanggapi perubahan biaya layanan publik. Ia menekankan pentingnya efisiensi pengeluaran dan pemahaman atas dinamika ekonomi nasional.
“Kadang masyarakat mampu membeli barang mewah, tapi ketika ada kenaikan kecil pada biaya transportasi, reaksinya sangat besar. Kesadaran seperti ini yang juga perlu dibangun,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Komisi V DPR RI meyakini pemerintah akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Stabilitas tarif transportasi tetap menjadi prioritas utama dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan anggaran negara dan kondisi geopolitik dunia yang dinamis.
