DPR Minta Panglima TNI Turun Tangan Atasi Konflik KSAD Vs Effendi Simbolon

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 14 September 2022
DPR Minta Panglima TNI Turun Tangan Atasi Konflik KSAD Vs Effendi Simbolon

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dibuat geram oleh anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon lantaran politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut TNI seperti gerombolan.

Dalam sebuah video yang beredar, Dudung memerintahkan prajurit TNI AD untuk mengecam Effendi Simbolon. Bahkan Dudung mempersilakan jajarannya bergerak dan memberdayakan organisasi-organisasi di luar TNI AD.

Baca Juga:

Polemik Ungkapan Effendi Simbolon, TNI AD Minta Semua Pihak Jaga Ucapan

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan untuk meredakan ketegangan.

"Jadi supaya tidak berkepanjangan saya rasa baiknya pimpinan komando tertinggi Bapak Panglima supaya mengademkan suasana,” kata Bobby di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Menurut politikus Golkar itu, Panglima TNI harus mengambil inisiatif agar persoalan ini tidak semakin meluas. Terlebih, TNI merupakan organiasi militer yang menganut sistem komando.

“Bagaimana pun juga organisasi militer kan organisasi yang bersifat kohersif, beda dengan organisasi sipil," ujarnya.

Baca Juga:

KSAD Dudung Sebut Effendi Simbolon Injak-injak Harga Diri TNI

Sebelumnya diberitakan, kemarahan prajurit TNI AD kepada Effendi Simbolon ternyata tidak muncul begitu saja. Jenderal Dudung Abdurachman berada di balik kemarahan prajurit TNI AD tersebut.

Dalam sebuah video yang beredar di kalangan awak media, Jenderal Dudung memerintahkan prajurit TNI AD untuk mengecam Effendi Simbolon buntut dari pernyataan Effendi soal TNI seperti gerombolan.

Dudung didampingi Wakasad Letjen Agus Subiyanto tampak memberikan arahan kepada jajarannya lewat video conference. Jenderal bintang empat itu meminta jajarannya tidak diam.

"Kita jadi petarung, jadi jagoan. Jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. Jelas?” tegas Dudung dikutip dari video tersebut Rabu (14/9). (Pon)

Baca Juga:

Sudah Minta Maaf ke Jenderal Andika, Effendi Simbolon Sebut KSAD Dudung Belum Respons

#KSAD #Panglima TNI #Effendi Simbolon #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 23 menit lalu
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 23 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Bagikan