Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Mengkritisi Wacana Penggunaan Susu Ikan di Program Makan Bergizi Gratis

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 19 September 2024
DPR Mengkritisi Wacana Penggunaan Susu Ikan di Program Makan Bergizi Gratis

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Dok. Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penggunaan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi dilakukan.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo pun merespons. Ia menyarankan agar anak diberi produk ikan utuh, bukan yang melalui proses panjang.

“Anak-anak lebih baik diberikan makanan yang utuh, seperti ikan saja bukan ikan yang diproduksi melalui proses yang panjang,” kata Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/9).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan tentang plus minus makanan yang diproses melalui industri, semisal pengolahan ikan menjadi susu ikan. Di mana rasanya diubah seperti susu sapi.

“Minusnya banyak, misalnya nilai gizinya berkurang. Bayangkan, memproduksi ikan menjadi susu berasa susu sapi harus melewati proses pengumpulan daging, mengiterasi protein, memberikan perasa, menghilangkan rasa amis dan sebagainya,’’ paparnya.

Baca juga:

IDI Sebut Susu Ikan Kaya Omega 3 dan Anti Inflamasi

Rahmad Handoyo yakin, jika anak-anak sejak dini makan ikan utuh, maka hal tersebut sekaligus bisa menjadi kampanye efektif program Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan).

Gemarikan merupakan sebuah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas yang dikampanyekan sejak 2004 lalu.

“Saya berkeyakinan akan lebih baik jika anak-anak mengkonsumsi makanan yang utuh dibanding memakan makanan hasil proses produksi makanan olahan,” ungkap Rahmad.

Dia yakin ketika anak-anak diajari mengkonsumsi ikan maka setelah mereka dewasa, mereka tetap menggemari ikan.

“Kondisi ini akan menguntungkan karena makan ikan manfaatnya besar, mengingat ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan,” katanya.

Baca juga:

Susu Ikan di Makan Bergizi Gratis Perlu Pengawasan Ketat Badan Gizi Nasional

Dia menilai, dengan memakan ikan dapat menjaga kesehatan jantung karena kandungan asam lemak omega-3 yang baik. Selain itu, meningkatkan fungsi otak serta meningkatkan kemampuan kognitif.

Apalagi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah.

“Saya harus mengingatkan agar jadi perhatian bersama, bangsa kita yang kaya raya soal ikan namun konsumsi makan ikan kita masih rendah walaupun ikan itu gizinya luar biasa,” jelas dia. (Knu)

#Makan Bergizi Gratis #Susu Ikan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Pertanyakan Hilangnya Ribuan Triliun Kekayaan Negara, Singgung Kritik terhadap Program MBG
Dalam Sidang Kabinet, Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan minimnya perhatian terhadap hilangnya ribuan triliun kekayaan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Pertanyakan Hilangnya Ribuan Triliun Kekayaan Negara, Singgung Kritik terhadap Program MBG
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
Program MBG untuk Kelompok Mampu Bakal Dihentikan? Ini Penjelasan Terbaru dari BGN
BGN masih mengevaluasi wacana penghentian program Makan Bergizi Gratis bagi kelompok mampu. Kajian tersebut ditargetkan rampung dalam satu bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Program MBG untuk Kelompok Mampu Bakal Dihentikan? Ini Penjelasan Terbaru dari BGN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : MK Perintahkan Program MBG Dihentikan
Tidak ada keputusan MK maupun DPR yang menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : MK Perintahkan Program MBG Dihentikan
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Pangkal persoalan ini bermula ketika Jaksa Agung menerbitkan surat perintah pada 15 Juni 2026 agar seluruh jajaran Kejati mengumpulkan data atas pengelolaan MBG pada SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Bagikan