DPR Mengkritisi Wacana Penggunaan Susu Ikan di Program Makan Bergizi Gratis

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 19 September 2024
DPR Mengkritisi Wacana Penggunaan Susu Ikan di Program Makan Bergizi Gratis

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Dok. Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penggunaan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi dilakukan.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo pun merespons. Ia menyarankan agar anak diberi produk ikan utuh, bukan yang melalui proses panjang.

“Anak-anak lebih baik diberikan makanan yang utuh, seperti ikan saja bukan ikan yang diproduksi melalui proses yang panjang,” kata Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/9).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan tentang plus minus makanan yang diproses melalui industri, semisal pengolahan ikan menjadi susu ikan. Di mana rasanya diubah seperti susu sapi.

“Minusnya banyak, misalnya nilai gizinya berkurang. Bayangkan, memproduksi ikan menjadi susu berasa susu sapi harus melewati proses pengumpulan daging, mengiterasi protein, memberikan perasa, menghilangkan rasa amis dan sebagainya,’’ paparnya.

Baca juga:

IDI Sebut Susu Ikan Kaya Omega 3 dan Anti Inflamasi

Rahmad Handoyo yakin, jika anak-anak sejak dini makan ikan utuh, maka hal tersebut sekaligus bisa menjadi kampanye efektif program Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan).

Gemarikan merupakan sebuah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas yang dikampanyekan sejak 2004 lalu.

“Saya berkeyakinan akan lebih baik jika anak-anak mengkonsumsi makanan yang utuh dibanding memakan makanan hasil proses produksi makanan olahan,” ungkap Rahmad.

Dia yakin ketika anak-anak diajari mengkonsumsi ikan maka setelah mereka dewasa, mereka tetap menggemari ikan.

“Kondisi ini akan menguntungkan karena makan ikan manfaatnya besar, mengingat ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan,” katanya.

Baca juga:

Susu Ikan di Makan Bergizi Gratis Perlu Pengawasan Ketat Badan Gizi Nasional

Dia menilai, dengan memakan ikan dapat menjaga kesehatan jantung karena kandungan asam lemak omega-3 yang baik. Selain itu, meningkatkan fungsi otak serta meningkatkan kemampuan kognitif.

Apalagi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah.

“Saya harus mengingatkan agar jadi perhatian bersama, bangsa kita yang kaya raya soal ikan namun konsumsi makan ikan kita masih rendah walaupun ikan itu gizinya luar biasa,” jelas dia. (Knu)

#Makan Bergizi Gratis #Susu Ikan #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan hentikan program MBG, diganti dengan bantuan uang tunai. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Bagikan