DPR: Memposisikan Polri di Bawah Kementerian Tindakan Bunuh Diri

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengakui ada sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam reformasi di tubuh Polri.

Faktor itu seperti pembangunan hukum yang belum sempurna, budaya hukum yang lemah, ekonomi masyarakat yang masih sulit, serta tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga, jika ada wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dalam situasi ini justru akan memperburuk keadaan.

“Memposisikan polisi di bawah kementerian tertentu justru adalah tindakan bunuh diri. Untuk saat ini, posisi Polri yang langsung ujar Nasir dalam keterangannya, Rabu (27/11).

Baca juga:

Mantan Kapolri Sebut Reformasi Polri Tergantung Aspek Kultural Masyarakat

Legislator Dapil Aceh ini pun mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi hukum dan pembaruan sistem hukum di Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran presiden untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia.

“Presiden sangat diharapkan berada di garda depan untuk memimpin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.

Baca juga:

Polisi Sebut Truk Tronton yang Tabrak Kendaraan di Slipi Langgar Aturan

Ia juga menyoroti perlunya konsistensi dalam memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melanggar hukum, baik melalui mekanisme kode etik maupun pidana.

“Kepemimpinan dan sistem yang dibangun harus mampu menghadirkan Polri yang presisi, kredibel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” tutup Nasir.