Reformasi Polri Didorong Lebih Dalam: Fokus pada Moral, Etika, dan Profesionalitas
Diskusi Polri soal Reformasi Kepolisian. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)
MerahPutih.com - Upaya mereformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus digencarkan. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri, Irjen Eko Rudi Sudarto, menekankan bahwa transformasi reformasi Polri harus dilakukan secara lebih mendasar dan tidak berhenti pada pembaruan struktur organisasi.
“Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujar Eko dalam acara diskusi di Jakarta, dikutip Rabu (27/11).
Ia menilai bahwa pembenahan internal membutuhkan kepemimpinan yang berani mengoreksi diri sebagai bagian penting dalam memperkuat integritas kelembagaan.
“Ini penting dalam memperkuat integritas kelembagaan,” tegasnya.
Baca juga:
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
DPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti bahwa budaya etis harus menjadi fondasi moral dalam reformasi Polri. Menurutnya, prinsip to serve and to protect harus tercermin dalam setiap tindakan anggota Polri di lapangan.
“Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegas Omar.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks, mulai dari kepercayaan publik, tantangan moral aparat, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, hingga penguatan community policing.
“Perubahan Polri dimulai dari nilai-nilai etika yang menyertainya,” ujar Omar. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Komisi III DPR Cermati Usulan Penambahan Wakapolri Jadi 2 Orang