Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KEBIJAKAN Presiden Prabowo yang menyetujui pembentukan komisi reformasi kepolisian dinilai tepat. Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie menilai kebijakan ini merupakan momentum bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penguatan demokrasi Indonesia.
“Ini bisa mengembalikan profesionalitas kepolisian dan sektor keamanan terkait seperti TNI,” kata Ikhsan di Jakarta, Senin (15/9)
Berbagai insiden yang memperlihatkan represivitas dan penggunaan kekuatan berlebihan aparat kepolisian jadi momen untuk pembenahan. Ikhsan meyakini transformasi Polri merupakan prasyarat mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi negara hukum, dan melindungi ruang demokrasi dari praktik represif.
“Polri yang modern dan humanis dapat menjadi katalisator penting bagi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan inklusif,” ucap Ikhsan.
Dia juga menekankan, penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan penegakan hukum yang adil akan menjamin kepastian dalam pembangunan ekonomi.
Baca juga:
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
“Karena peran Polri tidak bisa dipandang semata sebagai aparat keamanan, tapi sebagai institusi strategis yang menopang transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” sebut Ikhsan.
Ikhsan meyakini Presiden Prabowo perlu menempatkan reformasi Polri dan reformasi TNI sebagai agenda kembar yang tidak terpisahkan. Agenda transformasi Polri memastikan keamanan domestik dikelola institusi sipil yang demokratis dan akuntabel.
Sementara itu, reformasi TNI untuk memastikan militer dikembalikan sepenuhnya pada mandat konstitusionalnya pada bidang pertahanan negara.
“Dalam konteks itu, Presiden Prabowo mesti memberikan perhatian pada penuntasan agenda-agenda reformasi TNI, dari penegakan larangan bisnis militer hingga revisi UU Peradilan Militer,” tutur dia.(knu)
Baca juga:
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
