Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Praktisi hukum Ferdian Andi berharap, pelantikan 575 anggota DPR Periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 menjadi titik awal untuk menghadirkan parlemen yang diharapkan oleh publik yakni aspiratif, partisipatif, kolaboratif, dan antikorupsi.
Menurut Ferdian, tugas DPR periode 2019-2024 diprediksikan akan terbebani peninggalan DPR periode 2014-2019. "Berbagai polemik yang muncul di bidang legislasi oleh DPR 2014-2019 di penghujung periode akan membebani DPR baru," kata Ferdian di Jakarta, Selasa (1/10)
Baca Juga:
Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) ini menambahkan, ada mekanisme carry over yakni RUU yang telah masuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di periode sebelumnya dapat dilanjutkan di periode berikutnya.
"Artinya, bola panas pembahasan sejumlah RUU tersebut bakal terjadi di DPR baru. Dengan demikian DPR baru harus belajar dari polemik yang timbul dari DPR periode sebelumnya," jelas Ferdian.
Ia melanjutkan, profil anggota DPR periode 2019-2024 yang didominasi oleh anggota DPR petahana sebanyak 298 orang (50,26%), serta jumlah fraksi yang tak jauh berbeda dengan DPR 2014-2024, dan komposisi koalisi pemerintah yang cukup dominan, wajah DPR baru diprediksikan tak banyak alami perubahan dibanding DPR periode sebelumnya.
"Kasus korupsi yang menjerat 23 anggota, termasuk dua pimpinan DPR Periode 2014-2019 lalu, juga menunjukkan lima tahun terkahir ini belum terbentuk sistem yang ajeg yang menutup potensi korupsi di parlemen," kata Ferdian.
Baca Juga:
Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Maharani: Pecah Telur
"Tantangan DPR baru harus dipastikan sistem kerja parlemen menutup rapat-rapat potensi korupsi," tambah pengajar Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara ini.
Ia melanjutkan, kinerja parlemen di bidang legislasi yang tidak maksimal pada periode sebelumnya, yang hanya mampu mengesahkan 91 UU menjadi catatan penting DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
Meski, kinerja di bidang legislasi oleh parlemen tidak bisa dilepaskan dari kinerja eksekutif di bidang legislasi. "Karena pembahasan UU harus dilakukan secara bersama-sama antara DPR dan presiden. Kerja legislasi DPR buruk, sama saja kerja legislasi presiden juga buruk," jelasnya.
Menurutnya, yang utama dari perbaikan parlemen tak lain dimulai dari reformasi di partai politik.
"Selama partai politik belum mereformasi dirinya, jangan berharap banyak terhadap perubahan wajah parlemen," ujar Ferdian.
Pekerjaan rumah di partai politik seperti soal pendanaan partai, sirkulasi kepemimpinan serta tata kelola partai yang modern harus segera dibereskan melalui perubahan AD/ART partai.
"Jika tidak, sulit untuk berharap DPR periode 2019-2024 berkinerja baik," tutup Ferdian. (Knu)
Baca Juga:
