DPR Kembali Utak-Atik Anggaran, Lupa Peristiwa 27-30 Agustus?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
DPR Kembali Utak-Atik Anggaran, Lupa Peristiwa 27-30 Agustus?

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti tindakan DPR RI yang kembali mengubah dan menaikkan anggaran, meskipun sebelumnya sempat terjadi gelombang protes besar pada akhir Agustus lalu.

Ray menilai para anggota legislatif seolah tidak belajar dari peristiwa kerusuhan tanggal 27–30 Agustus 2025 yang mengakibatkan pembakaran sejumlah gedung dewan.

"Anggota DPR ini seperti tidak insaf-insaf. Terus saja main utak-atik anggaran. Setelah peristiwa 27–30 Agustus lalu, tak jua membuat mereka dengan sepenuhnya introspeksi diri. Hanya sesaat, kini mulai lagi kumat," tutur Ray Rangkuti dalam keterangannya, Selasa (14/10).

Baca juga:

Polisi Temukan Bima Permana Putra, Pria yang Sempat Dilaporkan Hilang Pasca Demo Rusuh di Jakarta

Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia tersebut menganggap alasan kenaikan anggaran, yang diklaim untuk penyesuaian indeks dan titik reses, sangat dipaksakan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak didukung oleh dasar transparansi yang kuat, mengingat laporan penggunaan dana reses selama ini juga tidak pernah dibuka untuk publik.

Ray dengan tegas mempertanyakan validitas klaim kenaikan titik dan indeks reses di tengah minimnya transparansi laporan pertanggungjawaban dana tersebut. Ia menantang DPR untuk menunjukkan di mana masyarakat bisa mengakses laporan kunjungan dan pelaksanaan reses itu.

Pria yang memiliki nama asli Ahmad Fauzi ini memperingatkan bahwa meskipun publik saat ini terlihat tenang, masyarakat tidak melupakan berbagai pengeluaran besar yang dilakukan oleh DPR. Ray berpendapat bahwa kemarahan publik hanya tertunda dan dapat membuncah sewaktu-waktu.

Ia kembali menyinggung peristiwa 27–30 Agustus yang merupakan sejarah kelam lembaga legislatif di Indonesia, di mana kantor DPR RI dan DPRD dibakar massa, dan hampir seribu warga ditangkap karena delik kerusuhan.

"Cukuplah peristiwa 27–30 Agustus itu jadi pelajaran. Rakyat juga yang jadi korban, 945 orang sekarang ditahan karena delik kerusuhan,” ujar Ray.

Baca juga:

295 Anak Jadi Tersangka Kerusuhan di Jakarta, Diduga Disuruh Senior hingga Terprovokasi Media Sosial

Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menekankan pentingnya anggota DPR menunjukkan empati dan tanggung jawab moral terhadap peristiwa tersebut.

"Apakah anggota DPR tidak kasihan terhadap hampir seribuan anak muda potensial republik ini berada di balik jeruji besi polisi? Mestinya mereka bertanggung jawab juga. Kini menjadikan peristiwa 27–30 Agustus itu sebagai pelajaran pun tidak, apalagi bertanggung jawab dan empati bagi 945 orang dimaksud," pungkasnya. (Pon)

#DPR #DPR RI #Anggaran DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Rekam jejak Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Dewan Komisioner OJK ex officio memberikan perspektif yang sangat lengkap
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 44 menit lalu
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Namun, keberanian itu harus dibarengi dengan transparansi alokasi dana denda agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Indonesia
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Indonesia
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pergantian pimpinan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Selain fokus pada kebijakan internal, DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan moneter yang dijalankan BI
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Indonesia
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
DPR tidak dalam posisi mencampuri kewenangan eksekutif terkait dengan susunan kabinet.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal berfoto bersama Saan Mustopa dan Calon Hakim MK usulan DPR, Adies Kadir di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Januari 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Indonesia
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
DPR RI resmi mengesahkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/1).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
Berita Foto
Pengucapan Sumpah Jabatan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Anggota DPR Sari Yuliati mengucap sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Januari 2026
Pengucapan Sumpah Jabatan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Bagikan