DPR Kebut Pengisian Kekosongan 12 Dubes, Uji Kepatutan 24 Calon Digelar Sabtu-Minggu Ini

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 05 Juli 2025
DPR Kebut Pengisian Kekosongan 12 Dubes, Uji Kepatutan 24 Calon Digelar Sabtu-Minggu Ini

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta (Foto: Twitter/@DrSukamta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah telah menyodorkan nama-nama untuk mengisi posisi sejumlah pos duta besar (dubes) Indonesia yang kosong selama beberapa waktu ke DPR. Dalam Surat Presiden RI pada tanggal 1 Juli 2025, pemerintah resmi mengirimkan 24 nama calon Dubes.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengakui ada kesalahan yang membuat dubes RI untuk beberapa negara kosong seperti yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR.

Untuk itu, Komisi I DPR RI akan mengebut proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon dubes itu. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan itu rencananya akan dilaksanakan akhir pekan ini.

Baca juga:

Diplomasi Indonesia Tumpul Akibat Kekosongan Dubes Diberbagai Negara

“Komisi I DPR akan melaksanakan uji kelayakan calon dubes pada Sabtu-Minggu (5-6 Juli),” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta kepada media, Jakarta, dikutip Sabtu (5/7).

Menurut Sukamta, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon dubes itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Jakarta. Komisi I DPR akan memberikan perhatian lebih terhadap kualitas dan kompetensi para calon dubes.

Sukamta menjelaskan para calon dubes harus memiliki pemahaman terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai dasar poin penilaian Komisi I DPR dalam uji kelayakan.

Baca juga:

Terima Surpres Calon Dubes RI, DPR Masih Rahasiakan Nama-namanya

Lebih jauh, Sukamta menegaskan Komisi I DPR menargetkan uji kelayakan calon dubes selesai dilaksanakan pada pekan ini agar segera diambil keputusan.

“Kami targetkan uji kelayakan calon dubes selesai dilaksanakan pekan ini. Dan pekan depan sudah menjadi keputusan DPR,” tandas politikus PKS itu, dikutip Antara.

Saat ini, sebanyak 12 posisi dubes yang hingga saat ini belum terisi, meliputi Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dubes RI untuk Jerman, Dubes RI untuk Korea Utara, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa.

Baca juga:

Pimpinan DPR Sudah Kantongi Nama untuk Calon Dubes RI untuk Korea Utara, AS, dan Jepang

Kemudian PTRI di Markas PBB New York, Dubes RI untuk Meksiko, Dubes RI untuk Afghanistan, Dubes RI untuk Azerbaijan, Dubes RI untuk Libya, Dubes RI untuk Madagaskar, Dubes RI untuk Myanmar, dan Dubes RI untuk Polandia. (*)

#Dubes #DPR #Kemenlu
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
“Awalnya hanya terjadi di Kamboja, kini menyebar ke sembilan negara lain di Asia," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Bagikan