Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluatkan putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi UU Cipta Kerja, yang mengharuskan revisi UU Ketenagakerjaan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, DPR RI akan membuat undang-undang baru tentang Ketenagakerjaan usai mendengar aspirasi dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB).
Ia mengaku, Badan Keahlian DPR RI juga, sudah mendalami poin-poin dalam putusan MK tersebut.
"DPR akan mendorong partisipasi publik seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan undang-undang tenaga kerja yang baru," kata Dasco saat membaca kesimpulan atas audiensi KSP-PB bersama DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/9).
Baca juga:
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
DPR RI juga bakal membentuk tim perumus yang melibatkan serikat-serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja yang ada, serta pihak pemerintah. Hal itu dilakukan agar UU yang terbentuk bisa sempurna.
"Jadi mohon maklum seperti UU KUHAP ini kita terus terima partisipasi publik sampai kita dapat rumusan sehingga kita sahkan satu UU yang benar-benar kita harapkan semua," kata dia.
Petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar adanya pembentukan UU baru tentang Ketenagakerjaan, bukan revisi terhadap UU yang lama.
Ia menyayangkan, sudah 11 bulan lamanya belum kunjung mendapat kejelasan dari DPR RI soal RUU tersebut.
Buruh menyerahkan naskah yang berisi masukan dan pokok-pokok pemikiran kepada DPR RI membahas RUU Ketenagakerjaan. Ada 17 isu baru yang dituangkan di dalam naskah tersebut.
"Di antara 17 itu baru itu adalah adanya kelompok pekerja buruh yang selama ini belum mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-haknya karena mereka seolah dianggap bukan pekerja, padahal sesungguhnya mereka tergolong sebagai pekerja karena ada pemberi kerja," kata Said. (*)
