DPR Ingatkan NKRI Harga Mati Soal Negosiasi KKB dengan Polri
Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP, TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
MerahPutih.com - Polri dikabarkan akan melalukan negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, untuk membebaskan pilot pesawat Susi Air, Captain Philip Mehrtens.
"Tim dari polda saya dapat informasi, akan mencoba melakukan negosiasi," kata anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).
Baca Juga:
Mabes Polri Kirimkan Ratusan Brimob Perkuat Keamanan di Papua
Hasanuddin mengingatkan Polri agar tidak membahas soal kedaulatan bangsa dalam negosiasi tersebut. Ia menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.
"Sementara menurut pengumuman yang mengatasnamakan juru bicara negara Papua merdeka itu mengatakan kami akan menegosiasikannya dengan kemerdekaan. Dan sikap kami NKRI harga mati,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini kembali menegaskan, wilayah NKRI tidak bisa dinegosiasikan untuk kepentingan segelintir orang.
“Karena kelompok kelompok OPM itu ya memang sudah bisa dihitung dan memiliki kepentingan kepentingan separatis. Itu yang kami tangkap sampai sekarang ini,” tegas dia.
Baca Juga:
Lebih lanjut Hasanuddin menambahkan Komisi I akan mengadakan rapat dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit setelah ada upaya pembebasan Captain Philip.
Rapat tersebut merupakan pertemuan lanjutan setalah Komisi l dan TNI bertemu beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu disepakati untuk melakukan tindakan terarah dan terukur di wilayah Papua.
Hasanuddin menilai, sejauh ini kerja sama antara TNI dan Polri sudah cukup baik dalam mengatasi situasi di Papua.
“Saya kira berjalan bagus (kerja sama TNI-Polri), baik faktor intelijen maupun faktor gerakan patroli dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Polda Papua Gerak Cepat Beri Pendampingan Psikologi Korban Gempa Jayapura
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
17 Senior Prada Lucky Namo Dituntut 9 Tahun dan Langsung Dipecat dari TNI AD, Restitusi Capai Rp 544 Juta
TNI Diperintahkan Percepat Pembangunan Jembatan Bailey Dalam Satu Pekan di Daerah Bencana
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Polda Riau Kirim Cool Storage Premium Demi Lancarnya Proses DVI di Lubuk Pasung