DPR Ingatkan KPU-Bawaslu Daerah Tidak Transaksional dalam Perekrutan Komisioner

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 30 Mei 2023
DPR Ingatkan KPU-Bawaslu Daerah Tidak Transaksional dalam Perekrutan Komisioner

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. (Foto: DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengingatkan KPU dan Bawaslu di daerah agar tidak melakukan politik transaksional dalam perekrutan masing-masing komisioner. Oleh karena, dirinya kerap mendapatkan banyak masukan dan informasi mengenai rumor akan adanya hal tersebut. Karena itu, Doli ingatkan kepada jajaran dan KPU dan Bawaslu RI agar berhati-hati.

“Isunya macam-macam. Saya berusaha tidak percaya (dengan rumor itu), tetapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI, hati-hati. Saya berusaha tidak percaya, tetapi rasa-rasanya kalau nggak diingatkan itu malah makin terus-menerus terjadi,” ujarnya Doli dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Baca Juga:

KPU Atur Jumlah Akun Medsos Kampanye Maksimal 20

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengingatkan jajaran DKPP untuk cermat dalam bertugas menangani pelanggaran kode etik yang terjadi dalam penyelenggaran Pemilu 2024 ini. Selain itu, Ia juga meminta masyarakat untuk lapor kepada Komisi II DPR RI bila melihat kejadian tersebut.

“Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian merekrut itu berdasarkan karena kolega teman-teman segala macam mungkin masih bisa kita tolerir. Tapi kalau pilihan saudara sekalian karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan maafkan saudara sekalian,” tegasnya.

Baca Juga:

Tak Ingin Berspekulasi, KPU Tunggu Putusan Resmi MK Soal Sistem Pemilu

Dalam rapat tersebut, Doli menyampaikan agar seluruh jajaran Lembaga penyelenggara Pemilu 2024 agar berhati-hati. Lantaran Komisi II DPR RI dan Lembaga penyelenggara pemilu telah bertekad sedari awal untuk membuat pemilu 2024 ini pemilu yang berwibawa dan bersih. Untuk itu, Ia berharap agar Komisi II DPR RI dan Lembaga penyelenggara pemilu dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat.

“Saya atas nama teman-teman mengingatkan. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, saya kira ya lihat aja nanti. Dan DKPP harus lihat cermati bener. Ini udah lama kita dengar, sudah lama tapi kita sih nggak mau percaya, tapi lama-lama nggak berhenti laporannya,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:

KY Panggil Ketua PN Jakpus dan Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu

#KPU #Bawaslu #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Bagikan