Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Ingatkan Keamanan hingga Kualitas Pelayanan Angkutan Lebaran

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 17 April 2023
DPR Ingatkan Keamanan hingga Kualitas Pelayanan Angkutan Lebaran

Para pemudik menunggu keberangkatan kereta dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (17/04/2023). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Faktor keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, serta kualitas pelayanan jadi poin penting dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023. Terlebih hal itu perlu digalangkan di titik-titik rawan macet seperti Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana saat kunjungan kerja masa reses dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur mudik di Stasiun Bandung dan Terminan Leuwi Panjang.

Baca Juga:

Hari Ini 39 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta Gunakan Kereta Api

Eddy mengatakan, menyikapi tingginya mobilisasi penumpang pada mudik Lebaran 2023, maka koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah sebagai regulator dan para operator transportasi serta penumpang sebagai pengguna jasa perlu ditingkatkan.

"Sehingga penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran 2023 dapat diselenggarakan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin,(17/4).

Sementara terkait kemacetan, kecelakaan, dan hambatan di ruas jalan nasional dan tol, ia juga meminta pemerintah fokus pada tindakan antisipasi atau pencegahan.

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan hambatan samping, misalnya kendaraan parkir di pinggir jalan, baik jalan nasional maupun jalan tol, yang akan menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

“Perlu ada ketegasan dalam pengaturan lalu lintas sehingga kelancaran angkutan Lebaran 2023 berjalan lancar, aman dan selamat,” ujar politikus Gerindra ini.


Baca Juga:

Bengkel Siaga Hadir Selama Mudik Lebaran

Selain itu, prasarana keselamatan dan keamanan seperti ketersediaan penerangan jalan umum, petunjuk jalan, pagar ruang milik jalan, pagar pengaman, fasilitas penanganan kecelakaan, fasilitas pengamanan dan penegakan hukum, serta segala sesuatu yang menunjang keselamatan dan keamanan perlu terus dimaksimalkan.

Kemudian prasarana pendukung layanan, antara lain unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, tempat istirahat dan pelayanan, dan segala sesuatu yang mendukung layanan jalan tol, termasuk waktu tanggap dalam penanganan hambatan lalu lintas.

“Periksa kelayakan kendaraan angkutan umum atau ramp-check terhadap bus atau angkutan umum yang akan beroperasi di sekitar wilayah ini selama Lebaran 2023, serta perbaikan sarana dan prasarana,” imbuhnya.

Sementara, terkait moda perkeretapian, Eddy menilai persiapan yang dilakukan untuk mendukung kelancaran masyakat melakukan mudik sudah sangat maksimal.

“Semua permasalahan sudah diantisipasi. saya yakin arus mudik tahun ini lebih baik,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemudik Diminta Tak Paksakan Diri Berkendara Jika Lelah di Jalan

#Mudik #Mudik Gratis #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Bagikan