DPR Ingatkan Keamanan hingga Kualitas Pelayanan Angkutan Lebaran

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 17 April 2023
DPR Ingatkan Keamanan hingga Kualitas Pelayanan Angkutan Lebaran

Para pemudik menunggu keberangkatan kereta dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (17/04/2023). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Faktor keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, serta kualitas pelayanan jadi poin penting dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023. Terlebih hal itu perlu digalangkan di titik-titik rawan macet seperti Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana saat kunjungan kerja masa reses dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur mudik di Stasiun Bandung dan Terminan Leuwi Panjang.

Baca Juga:

Hari Ini 39 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta Gunakan Kereta Api

Eddy mengatakan, menyikapi tingginya mobilisasi penumpang pada mudik Lebaran 2023, maka koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah sebagai regulator dan para operator transportasi serta penumpang sebagai pengguna jasa perlu ditingkatkan.

"Sehingga penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran 2023 dapat diselenggarakan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin,(17/4).

Sementara terkait kemacetan, kecelakaan, dan hambatan di ruas jalan nasional dan tol, ia juga meminta pemerintah fokus pada tindakan antisipasi atau pencegahan.

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan hambatan samping, misalnya kendaraan parkir di pinggir jalan, baik jalan nasional maupun jalan tol, yang akan menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

“Perlu ada ketegasan dalam pengaturan lalu lintas sehingga kelancaran angkutan Lebaran 2023 berjalan lancar, aman dan selamat,” ujar politikus Gerindra ini.


Baca Juga:

Bengkel Siaga Hadir Selama Mudik Lebaran

Selain itu, prasarana keselamatan dan keamanan seperti ketersediaan penerangan jalan umum, petunjuk jalan, pagar ruang milik jalan, pagar pengaman, fasilitas penanganan kecelakaan, fasilitas pengamanan dan penegakan hukum, serta segala sesuatu yang menunjang keselamatan dan keamanan perlu terus dimaksimalkan.

Kemudian prasarana pendukung layanan, antara lain unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, tempat istirahat dan pelayanan, dan segala sesuatu yang mendukung layanan jalan tol, termasuk waktu tanggap dalam penanganan hambatan lalu lintas.

“Periksa kelayakan kendaraan angkutan umum atau ramp-check terhadap bus atau angkutan umum yang akan beroperasi di sekitar wilayah ini selama Lebaran 2023, serta perbaikan sarana dan prasarana,” imbuhnya.

Sementara, terkait moda perkeretapian, Eddy menilai persiapan yang dilakukan untuk mendukung kelancaran masyakat melakukan mudik sudah sangat maksimal.

“Semua permasalahan sudah diantisipasi. saya yakin arus mudik tahun ini lebih baik,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemudik Diminta Tak Paksakan Diri Berkendara Jika Lelah di Jalan

#Mudik #Mudik Gratis #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Bagikan