DPR Ingatkan Jadwal Pemilu Versi Pemerintah Lebih Banyak Mudharatnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Oktober 2021
Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)
MerahPutih.com - Usulan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 versi pemerintah pada 15 Mei 2024 rawan menyulut berbagai konflik serta pelanggaran kampanye.
Anggota Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan potensi konflik dalam Pemilu 2024 khususnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) amat riskan digunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Baca Juga:
Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024
"Kami berpandangan, mudharat pelaksanaan Pemilu 2024 versi pemerintah lebih besar dibanding manfaatnya," kata Rifqi dalam keterangannya, Senin (11/10).
Apalagi, jika dikorelasikan dengan mepetnya pemungutan suara Pemilu 2014 dengan jadwal pencoblosan Pilkada 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024.
"Amat mungkin beberapa kasus sengketa Pemilu belum putus di lembaga peradilan seperti MA maupun MK, sementara hasil Pileg 2024 dibutuhkan untuk menjadi dasar pendaftaran calon kepala daerah,” ujarnya.
Menurut Rifqi, banyak fraksi di DPR yang cenderung mengikuti usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu pada tanggal 21 Februari 2024.
Kendati demikian, lanjut dia, Komisi II DPR tetap berupaya agar dicapai kesepahaman bersama antara Pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu terkait hadwal Pemilu 2024.
"InsyaAllah pasca reses, kesepahaman itu akan mencapai titik temunya,” kata Rifqi.
Baca Juga:
Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024
Berdasarkan pertimbangan itu, Rifqi meminta usulan pemerintah yang menghendaki hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 untuk ditinjau kembali. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia