DPR Dukung Pemerintah Cari Lulusan Baru Untuk Pemenuhan dan Penempatan ASN Tahun 2025
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Maret 2025
Peserta tes CPNS. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) disesuaikan menjadi Oktober 2025. Hal tersebut diklaim bukan penundaan, melainkan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan dan mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.
Di sisilain, Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menyambut baik kesanggupan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memprioritaskan fresh graduate, lulusan baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan penataan dan penempatan ASN tahun 2025.
"Ini langkah visioner menatap Indonesia Emas tahun 2024, fresh graduate cenderung mudah beradaptasi dengan teknologi baru dan berbagai perubahan, serta membawa perspektif dan ide cemerlang, segar, dan inovatif," kata Ali Ahmad dalam keterangannya, Kamis (6/3).
Prioritas penerimaan fresh graduate itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II bersama Kemenpan RB di di gedung DPR, Rabu (5/3).
Hasil rapat itu menyimpulkan, dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita, Komisi II meminta Kemenpan RB melakukan penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan dalam seleksi CPNS dan PPPK.
"Seleksi itu berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memperioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045," terangnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap kesepakatan RDPU dapat dilaksanakan Kemenpan RB dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, memberikan prioritas bagi fresh graduate adalah peluang emas yang tidak saja memotivasi mahasiswa atau pembelajar untuk menyelesaikan studi dengan prestasi yang baik, tapi juga menyemangati orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.
"Negara telah hadir pada persoalan kebangsaan akibat rendanya minat belajar di Indonesia," imbuhnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Pengucapan Sumpah Jabatan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
