DPR Dukung Kontrak Industri Pertahanan Senilai Rp 33 Triliun di Indo Defence 2025

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
DPR Dukung Kontrak Industri Pertahanan Senilai Rp 33 Triliun di Indo Defence 2025

DPR dukung kontrak industri pertahanan di Indo Defence 2025. Foto: MerahPutih.com/Didik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyampaikan dukungannya terhadap penandatanganan 27 kontrak dengan industri pertahanan nasional serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp 33 triliun.

Penandatanganan ini dilakukan sesaat setelah pembukaan Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (11/6).

Pria yang akrab disapa Daeng Ical itu menyatakan, langkah strategis ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

"Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri. Ini selaras dengan visi kemandirian pertahanan nasional yang selama ini kami dorong," ujarnya di Jakarta, Kamis (12/6).

Baca juga:

DPR Ingatkan Aspek Sosial Budaya soal Sengketa 4 Pulau antara Sumut dan Aceh

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, upgrading 20 Rumah Sakit TNI merupakan langkah krusial dalam memperkuat dukungan kesehatan bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, aspek pertahanan tidak hanya berbicara soal alutsista, tetapi juga kesiapan dan kesejahteraan personel.

Ia berharap, kerja sama antara pemerintah dan industri pertahanan nasional terus diperluas demi terwujudnya kemandirian dan kemajuan teknologi pertahanan Indonesia.

"Investasi pada sistem pertahanan harus menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit. Rumah Sakit TNI yang representatif dan modern adalah bagian dari pertahanan nasional yang tangguh," imbuhnya.

Baca juga:

BMC Kirpi & Hariff Defense Garap Kendaraan Lapis Baja Perkuat Industri Pertahanan RI

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung prosesi penandatanganan 27 kontrak dengan industri pertahanan dan upgrading 20 Rumah Sakit TNI senilai Rp33 triliun.

Prosesi penandatanganan dilakukan usai pembukaan Indo Defence 2025 Expo & Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Penandatanganan kontrak bersama ini menjadi penegasan nyata atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang tangguh dan modern.

Adapun 27 kontrak bersama tersebut melibatkan Kementerian Pertahanan dengan para mitra penyedia barang dan jasa pertahanan yang merupakan BUMN dan BUMS, yakni:

1. PT PAL Indonesia;
2. PT Dirgantara Indonesia;
3. PT Pindad;
4. PT LEN Industri;
5. PT Dahana;
6. PT Republik Defens Indonesia;
7. PT Praba Cipta Mandiri;
8. PT Nusantara Turbine Propulsi;
9. PT Agrapana Nugraha Katara;
10. PT Tesco Indomaritim;
11. PT Indonesia Defence Systems;
12. PT Aggiomultimex International Grup;
13. PT Sapta Cakra Manunggal;
14. PT Mitra Harapan Abadi;
15. PT Mulia Buana Dharma Trans;
16. PT Ellips Projects UK,
17. PT Noahtu Shipyard. (Pon)

#Industri Pertahanan #DPR RI #Alutsista
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan