DPR Dukung Kontrak Industri Pertahanan Senilai Rp 33 Triliun di Indo Defence 2025

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
DPR Dukung Kontrak Industri Pertahanan Senilai Rp 33 Triliun di Indo Defence 2025

DPR dukung kontrak industri pertahanan di Indo Defence 2025. Foto: MerahPutih.com/Didik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyampaikan dukungannya terhadap penandatanganan 27 kontrak dengan industri pertahanan nasional serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp 33 triliun.

Penandatanganan ini dilakukan sesaat setelah pembukaan Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (11/6).

Pria yang akrab disapa Daeng Ical itu menyatakan, langkah strategis ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

"Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri. Ini selaras dengan visi kemandirian pertahanan nasional yang selama ini kami dorong," ujarnya di Jakarta, Kamis (12/6).

Baca juga:

DPR Ingatkan Aspek Sosial Budaya soal Sengketa 4 Pulau antara Sumut dan Aceh

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, upgrading 20 Rumah Sakit TNI merupakan langkah krusial dalam memperkuat dukungan kesehatan bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, aspek pertahanan tidak hanya berbicara soal alutsista, tetapi juga kesiapan dan kesejahteraan personel.

Ia berharap, kerja sama antara pemerintah dan industri pertahanan nasional terus diperluas demi terwujudnya kemandirian dan kemajuan teknologi pertahanan Indonesia.

"Investasi pada sistem pertahanan harus menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit. Rumah Sakit TNI yang representatif dan modern adalah bagian dari pertahanan nasional yang tangguh," imbuhnya.

Baca juga:

BMC Kirpi & Hariff Defense Garap Kendaraan Lapis Baja Perkuat Industri Pertahanan RI

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung prosesi penandatanganan 27 kontrak dengan industri pertahanan dan upgrading 20 Rumah Sakit TNI senilai Rp33 triliun.

Prosesi penandatanganan dilakukan usai pembukaan Indo Defence 2025 Expo & Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Penandatanganan kontrak bersama ini menjadi penegasan nyata atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang tangguh dan modern.

Adapun 27 kontrak bersama tersebut melibatkan Kementerian Pertahanan dengan para mitra penyedia barang dan jasa pertahanan yang merupakan BUMN dan BUMS, yakni:

1. PT PAL Indonesia;
2. PT Dirgantara Indonesia;
3. PT Pindad;
4. PT LEN Industri;
5. PT Dahana;
6. PT Republik Defens Indonesia;
7. PT Praba Cipta Mandiri;
8. PT Nusantara Turbine Propulsi;
9. PT Agrapana Nugraha Katara;
10. PT Tesco Indomaritim;
11. PT Indonesia Defence Systems;
12. PT Aggiomultimex International Grup;
13. PT Sapta Cakra Manunggal;
14. PT Mitra Harapan Abadi;
15. PT Mulia Buana Dharma Trans;
16. PT Ellips Projects UK,
17. PT Noahtu Shipyard. (Pon)

#Industri Pertahanan #DPR RI #Alutsista
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Bagikan