DPR Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Ilustrasi. (Foto: MP/Ismail)
Merahputih.com - Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penting dalam menanggulangi masalah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan mendapat dukungan Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin
Alifudin menekankan bahwa gizi yang memadai merupakan fondasi utama untuk mencapai kesehatan yang optimal.
"Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas," ujar Alifudin, Senin (24/3).
Baca juga:
Hari Pertama Polri Garap MBG, 3 Ribu Siswa di Jaksel Dapat Makan Bergizi Gratis
Alifudin juga menyoroti perlunya kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan kesuksesan Program MBG.
Ia menegaskan bahwa sinergi dari semua pihak sangat krusial, dimana pemerintah harus memberikan dukungan penuh, sektor swasta berkontribusi dalam menyediakan bahan makanan bergizi, dan masyarakat berperan aktif untuk hasil yang maksimal.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang memiliki fokus pada bidang kesehatan, Alifudin menyatakan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan program-program kesehatan masyarakat, termasuk Program MBG, guna memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.
Baca juga:
Pramono Anung Tegaskan Sarapan Pagi Gratis Bukan untuk Saingi Program MBG Prabowo
Alifudin mengajak seluruh masyarakat untuk mengadopsi pola makan yang sehat dan bergizi, sebagai upaya menciptakan generasi yang lebih kuat dan berkualitas.
Ia meyakini bahwa Program MBG dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat