DPR Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Maret 2025
DPR Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Ilustrasi. (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penting dalam menanggulangi masalah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan mendapat dukungan Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin

Alifudin menekankan bahwa gizi yang memadai merupakan fondasi utama untuk mencapai kesehatan yang optimal.

"Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas," ujar Alifudin, Senin (24/3).

Baca juga:

Hari Pertama Polri Garap MBG, 3 Ribu Siswa di Jaksel Dapat Makan Bergizi Gratis

Alifudin juga menyoroti perlunya kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan kesuksesan Program MBG.

Ia menegaskan bahwa sinergi dari semua pihak sangat krusial, dimana pemerintah harus memberikan dukungan penuh, sektor swasta berkontribusi dalam menyediakan bahan makanan bergizi, dan masyarakat berperan aktif untuk hasil yang maksimal.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang memiliki fokus pada bidang kesehatan, Alifudin menyatakan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan program-program kesehatan masyarakat, termasuk Program MBG, guna memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.

Baca juga:

Pramono Anung Tegaskan Sarapan Pagi Gratis Bukan untuk Saingi Program MBG Prabowo

Alifudin mengajak seluruh masyarakat untuk mengadopsi pola makan yang sehat dan bergizi, sebagai upaya menciptakan generasi yang lebih kuat dan berkualitas.

Ia meyakini bahwa Program MBG dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

#Makan Bergizi Gratis #DPR RI #Makan Siang Bergizi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Cak Imin menegaskan dapur SPPG dalam program MBG harus memakai bahan lokal dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Larangan bahan impor diterapkan bertahap.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Bagikan