DPR Dorong Pemerintah Perluas Vaksinasi Cacar Monyet

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 27 Oktober 2023
DPR Dorong Pemerintah Perluas Vaksinasi Cacar Monyet

Cacar Monyet. (Foto: Antara/ Reuters)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Meningkatnya kasus penyakit cacar monyet (Monkeypox) menjadi 15 kasus di Indonesia per Rabu (25/10/2023) harus dijawab dengan perluasan kebijakan vaksinasi kepada mereka yang berisiko tinggi.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan, ditemukannya kasus Mpox tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan perluasan vaksinasi hingga ke wilayah sekitarnya seperti Banten dan Jawa Barat, terutama kepada mereka yang berisiko tinggi.

Baca Juga:

Penyakit Cacar Monyet Menyebar, DPR: Penanganannya Mesti Seperti COVID-19

Diketahui, penyakit cacar monyet memiliki gejala sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot dan munculnya lesi cacar berupa benjolan berisi air atau nanah di seluruh tubuh.

Kemenkes, kata Politisi dari Fraksi PKS ini harus menjadikan daerah seputar Jakarta sebagai prioritas surveilans dan vaksinasi agar penyakit tersebut bisa dilokalisir.


"Daerah-daerah tersebut memiliki jarak dan akses yang berdekatan dengan Jakarta. Mobilitas penduduk antar daerah tersebut juga terbilang tinggi," ungkap Netty.

Baca Juga:

12 Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di Jakarta, Dinkes DKI Lakukan Deteksi Dini

Netty juga meminta Kemenkes agar mengencarkan sosialisasi kepada mereka yang disebut sebagai orang yang berisiko tinggi terkena monkeypox, seperti pelaku hubungan biseksual.


"Sebagian besar pasien tersebut adalah orang dengan orientasi seksual sesama jenis dan orang dengan infeksi HIV/AIDS," katanya.

Menurut Netty, masyarakat harus mendapatkan edukasi seputar penyakit ini dan bahaya melakukan hubungan seksual berisiko serta cara menjauhi perbuatan yang bisa membuat tertular monkeypox. (*)

Baca Juga:

Kasus Cacar Monyet Meningkat, Komisi IX DPR Dorong Gencarkan Vaksinasi Mpox

#Cacar Monyet #DPR RI #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
11 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan Mendadak, DPR Nilai BPJS Kesehatan Abaikan Hak Pasien
Sebanyak 11 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun menyesalkan tindakan mendadak tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
11 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan Mendadak, DPR Nilai BPJS Kesehatan Abaikan Hak Pasien
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Marak Disalahgunakan, DPR Desak Penjualan Whip Pink Diperketat
Komisi IX DPR RI meminta pemerintah bertindak tegas atas penjualan bebas Whip Pink. Peredaran zat itu mengancam generasi muda.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Marak Disalahgunakan, DPR Desak Penjualan Whip Pink Diperketat
Bagikan