DPR Dorong Pemerintah Perluas Vaksinasi Cacar Monyet

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 27 Oktober 2023
DPR Dorong Pemerintah Perluas Vaksinasi Cacar Monyet

Cacar Monyet. (Foto: Antara/ Reuters)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Meningkatnya kasus penyakit cacar monyet (Monkeypox) menjadi 15 kasus di Indonesia per Rabu (25/10/2023) harus dijawab dengan perluasan kebijakan vaksinasi kepada mereka yang berisiko tinggi.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan, ditemukannya kasus Mpox tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan perluasan vaksinasi hingga ke wilayah sekitarnya seperti Banten dan Jawa Barat, terutama kepada mereka yang berisiko tinggi.

Baca Juga:

Penyakit Cacar Monyet Menyebar, DPR: Penanganannya Mesti Seperti COVID-19

Diketahui, penyakit cacar monyet memiliki gejala sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot dan munculnya lesi cacar berupa benjolan berisi air atau nanah di seluruh tubuh.

Kemenkes, kata Politisi dari Fraksi PKS ini harus menjadikan daerah seputar Jakarta sebagai prioritas surveilans dan vaksinasi agar penyakit tersebut bisa dilokalisir.


"Daerah-daerah tersebut memiliki jarak dan akses yang berdekatan dengan Jakarta. Mobilitas penduduk antar daerah tersebut juga terbilang tinggi," ungkap Netty.

Baca Juga:

12 Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di Jakarta, Dinkes DKI Lakukan Deteksi Dini

Netty juga meminta Kemenkes agar mengencarkan sosialisasi kepada mereka yang disebut sebagai orang yang berisiko tinggi terkena monkeypox, seperti pelaku hubungan biseksual.


"Sebagian besar pasien tersebut adalah orang dengan orientasi seksual sesama jenis dan orang dengan infeksi HIV/AIDS," katanya.

Menurut Netty, masyarakat harus mendapatkan edukasi seputar penyakit ini dan bahaya melakukan hubungan seksual berisiko serta cara menjauhi perbuatan yang bisa membuat tertular monkeypox. (*)

Baca Juga:

Kasus Cacar Monyet Meningkat, Komisi IX DPR Dorong Gencarkan Vaksinasi Mpox

#Cacar Monyet #DPR RI #Komisi IX DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - 29 menit lalu
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Bagikan