DPR Dorong Pemerintah Perluas Vaksinasi Cacar Monyet
Cacar Monyet. (Foto: Antara/ Reuters)
MerahPutih.com - Meningkatnya kasus penyakit cacar monyet (Monkeypox) menjadi 15 kasus di Indonesia per Rabu (25/10/2023) harus dijawab dengan perluasan kebijakan vaksinasi kepada mereka yang berisiko tinggi.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan, ditemukannya kasus Mpox tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan perluasan vaksinasi hingga ke wilayah sekitarnya seperti Banten dan Jawa Barat, terutama kepada mereka yang berisiko tinggi.
Baca Juga:
Penyakit Cacar Monyet Menyebar, DPR: Penanganannya Mesti Seperti COVID-19
Diketahui, penyakit cacar monyet memiliki gejala sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot dan munculnya lesi cacar berupa benjolan berisi air atau nanah di seluruh tubuh.
Kemenkes, kata Politisi dari Fraksi PKS ini harus menjadikan daerah seputar Jakarta sebagai prioritas surveilans dan vaksinasi agar penyakit tersebut bisa dilokalisir.
"Daerah-daerah tersebut memiliki jarak dan akses yang berdekatan dengan Jakarta. Mobilitas penduduk antar daerah tersebut juga terbilang tinggi," ungkap Netty.
Baca Juga:
12 Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di Jakarta, Dinkes DKI Lakukan Deteksi Dini
Netty juga meminta Kemenkes agar mengencarkan sosialisasi kepada mereka yang disebut sebagai orang yang berisiko tinggi terkena monkeypox, seperti pelaku hubungan biseksual.
"Sebagian besar pasien tersebut adalah orang dengan orientasi seksual sesama jenis dan orang dengan infeksi HIV/AIDS," katanya.
Menurut Netty, masyarakat harus mendapatkan edukasi seputar penyakit ini dan bahaya melakukan hubungan seksual berisiko serta cara menjauhi perbuatan yang bisa membuat tertular monkeypox. (*)
Baca Juga:
Kasus Cacar Monyet Meningkat, Komisi IX DPR Dorong Gencarkan Vaksinasi Mpox
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Puan Maharani: Cermati Dulu Rekam Jejaknya
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik