DPR Dorong Pemerintah Perluas Vaksinasi Cacar Monyet


Cacar Monyet. (Foto: Antara/ Reuters)
MerahPutih.com - Meningkatnya kasus penyakit cacar monyet (Monkeypox) menjadi 15 kasus di Indonesia per Rabu (25/10/2023) harus dijawab dengan perluasan kebijakan vaksinasi kepada mereka yang berisiko tinggi.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan, ditemukannya kasus Mpox tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan perluasan vaksinasi hingga ke wilayah sekitarnya seperti Banten dan Jawa Barat, terutama kepada mereka yang berisiko tinggi.
Baca Juga:
Penyakit Cacar Monyet Menyebar, DPR: Penanganannya Mesti Seperti COVID-19
Diketahui, penyakit cacar monyet memiliki gejala sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot dan munculnya lesi cacar berupa benjolan berisi air atau nanah di seluruh tubuh.
Kemenkes, kata Politisi dari Fraksi PKS ini harus menjadikan daerah seputar Jakarta sebagai prioritas surveilans dan vaksinasi agar penyakit tersebut bisa dilokalisir.
"Daerah-daerah tersebut memiliki jarak dan akses yang berdekatan dengan Jakarta. Mobilitas penduduk antar daerah tersebut juga terbilang tinggi," ungkap Netty.
Baca Juga:
12 Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di Jakarta, Dinkes DKI Lakukan Deteksi Dini
Netty juga meminta Kemenkes agar mengencarkan sosialisasi kepada mereka yang disebut sebagai orang yang berisiko tinggi terkena monkeypox, seperti pelaku hubungan biseksual.
"Sebagian besar pasien tersebut adalah orang dengan orientasi seksual sesama jenis dan orang dengan infeksi HIV/AIDS," katanya.
Menurut Netty, masyarakat harus mendapatkan edukasi seputar penyakit ini dan bahaya melakukan hubungan seksual berisiko serta cara menjauhi perbuatan yang bisa membuat tertular monkeypox. (*)
Baca Juga:
Kasus Cacar Monyet Meningkat, Komisi IX DPR Dorong Gencarkan Vaksinasi Mpox
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?

Pesantren Sehat Jadi Prioritas, Komisi IX DPR: Usul Beasiswa Dokter untuk Santri

Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih

Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
