Kasus Cacar Monyet Meningkat, Komisi IX DPR Dorong Gencarkan Vaksinasi Mpox

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 25 Oktober 2023
Kasus Cacar Monyet Meningkat, Komisi IX DPR Dorong Gencarkan Vaksinasi Mpox

Ilustrasi - Cacar monyet atau Mpox. (ANTARA/Shutterstock)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IX DPR RI menyoroti ditemukannya kasus cacar monyet atau monkeypox (Mpox) di DKI Jakarta. DPR pun mendorong Pemerintah agar menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat mengingat penemuan kasus infeksi virus Mpox terus meningkat.

"Komisi IX DPR mendesak Pemerintah untuk sigap melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit cacar monyet. Dengan upaya yang cermat dan akselerasi yang efektif kita harapkan dapat mencegah penyebaran virus Mpox," kata anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, Rabu (25/10).

Baca Juga:

Seks Berisiko jadi Pemicu Kasus Cacar Monyet di Indonesia Naik

Kasus positif cacar monyet dilaporkan terus mengalami kenaikan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus positif atau konfirmasi Mpox bertambah menjadi 9 kasus per hari ini sejak pertama kali dilaporkan pada 13 Oktober 2023. Kini total ada 10 kasus Mpox sejak pertama kali terkonfirmasi pada pertengahan 2022, yang semuanya berada di DKI Jakarta.

Sementara itu, 7 pasien positif aktif mengidap virus cacar monyet semuanya adalah laki-laki dengan rentan usia 25 hingga 35 tahun. Penularan terjadi dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi.

Berkaca dari data tersebut, Arzeti menegaskan perlunya dilakukan upaya cepat tanggap untuk memutus penyebaran penyakit cacar monyet. Salah satunya dengan pemberian vaksin Mpox kepada masyarakat guna melindungi ketahanan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus.

"Stok vaksinnya pun harus diwaspadai, jangan sampai ada kekurangan. Vaksinasi sebagai langkah antisipasi agar penyakit ini tidak terus menyebar. Dan utamakan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori populasi paling berisiko,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur I itu mendukung langkah Pemprov DKI yang membentuk tim telusur kontak (tracing) kasus Mpox. Menurut Arzeti, upaya penelusuran dapat mencegah penularan virus cacar Mpox semakin lebih besar.

"Dengan tracing yang tepat dan menyeluruh, saya meyakini langkah ini bisa menjadi salah satu gerak cepat agar pasien yang terjangkit cacar monyet bisa langsung terindentifikasi dan ditangani secara medis. Tracing juga bisa memutus rantai penyebaran virus,” jelasnya.

Semua pasien kasus aktif cacar monyet saat ini tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Proses penyembuhan Mpox diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga pekan. Fasilitas kesehatan (Faskes) pun diingatkan harus sudah bersiap menghadapi pasien suspect cacar monyet.

“Selain untuk memastikan perawatan terhadap pasien dapat maksimal, kesiapsiagaan faskes dan tenaga medis diperlukan untuk menghindari penyebaran virus,” terang Arzeti.

“Dan bagi kontak erat pasien, tim tracing melalui Puskesmas harus memantau dengan erat. Apabila ada indikasi tertular, harus segera diperiksa, dan ditangani lebih lanjut,” sambungnya.

Arzeti juga meminta Pemerintah untuk mewaspadai dengan seksama penyebaran virus cacar monyet, khususnya untuk di wilayah Jakarta. Jangan sampai kasus cacar monyet melonjak tinggi dalam waktu yang singkat seperti virus Covid-19.

"Kita sudah ada pelajaran berharga saat Covid dalam pengedalian penyakit, salah satunya mewaspadai kedatangan orang dari luar negeri. Tim yang dibentuk juga harus mengawasi gerak-gerik pendatang, terutama mereka yang punya profil high risk terhadap virus ini,” papar Arzeti.

Penyebaran kasus cacar monyet salah satunya dipicu penularan melalui seks berisiko. Gejala-gejala yang muncul dari pasien Mpox berupa lesi dan ruam kemerahan, dan diikuti dengan demam, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tenggorokan, myalgia, ruam, dan sulit menelan.

Baca Juga:

Ditemukan 3 Kasus Cacar Monyet di Jakarta

“Maka edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit cacar monyet ini mutlak dilakukan. Walaupun mungkin kasusnya ringan, kalau tidak diantisipasi dengab seksama bisa membuat penyakit ini menjadi endemi. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi,” ujar Arzeti.

Sosialisasi dan edukasi yang perlu dilakukan juga termasuk tentang pentingnya menjaga kesehatan bagian reproduksi dengan baik dan saling setia dengan pasangan. Apalagi menurut Kemenkes, mayoritas pasien positif cacar monyet adalah Orang Dengan HIV (ODHIV) dan memiliki orientasi biseksual.

Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan itu pun mengingatkan risiko dari praktik berganti-ganti pasangan serta hubungan sesama jenis karena dapat meningkatkan potensi penularan virus Mpox. Oleh karenanya, Arzeti menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting untuk bekerja sama mengatasi penyebaran penyakit cacar monyet.

“Kemenkes dapat bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga seperti dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),” urainya.

"Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya berhubungan seks berganti-ganti pasangan sangat penting digalakkan untuk menghindari potensi peningkatan penularan cacar monyet," imbuh Arzeti.

Bukan hanya itu, edukasi tentang risiko hubungan dengan peluang penularan virus cacar monyet juga perlu disampaikan secara masif ke masyarakat. Arzeti mengingatkan hubungan seksual dilakukan dengan aman, sehat, dan bersih.

"Mengantisipasi lebih baik daripada harus mengobati karena penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi," imbuhnya.

Cacar monyet memang umumnya menimbulkan gejala mirip flu berupa demam, sakit kepala, dan menggigil. Selain itu, pengidap cacar monyet juga menunjukkan gejala mirip cacar seperti ruam yang menyebar ke seluruh tubuh.

Namun pada kasus cacar monyet yang lebih parah pengidapnya bisa mengalami komplikasi seperti Ensefalitis atau radang otak, Pneumonia (peradangan paru), dan Keratitis (peradangan kornea mata). Komplikasi penyakit menyebabkan kematian.

“Jadi kita nggak bisa main-main dengan penyebaran virus ini. Waspada dan selalu antisipasi dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terinfeksi penyakit cacar monyet,” tegas Arzeti.

Lebih lanjut, Arzeti mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat sera memakai masker saat beraktivitas. Kemudian membiasakan budaya cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta menghindari kontak kulit dan luka.

"Karena cacar monyet bisa ditularkan melalui dahak, bersin maupun air liur. Sehingga menggunakan masker akan lebih efisien dalam mencegah penyebaran penyakit ini," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kemenkes Sebut 2000 Dosis Vaksin Cacar Monyet Tiba Akhir Tahun Ini

#Cacar Monyet #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan