DPR Dorong Pemerintah Indonesia Suarakan Kemerdekaan Palestina

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 12 Oktober 2023
DPR Dorong Pemerintah Indonesia Suarakan Kemerdekaan Palestina

Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah konkret Pemerintah Indonesia dalam menghentikan konflik Israel - Palestina kini tengah ditunggu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai hal konkret dalam mendukung Palestina adalah dengan menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina di forum-forum internasional.

Baca Juga:

DPR Tantang Pemerintah hingga PBB Lebih Aktif Selesaikan Konflik Palestina-Israel

Indonesia merupakan negara muslim terbesar yang tentu suaranya didengar oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Organisasi Konferensi Islam dan negara-negara lain.

"Perlu menyuarakan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini kepada awak media di Jakarta, Kamis (12/11).

Menurutnya, Indonesia punya posisi yang penting dalam forum internasional.

Sehingga melalui proses negosiasi dalam forum-forum tersebut bisa membuat de-eskalasi.

Terutama menyetop agresi dan mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang direbut oleh pendudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina.

"Jadi sesuaikan saja dengan aturan main international yang sudah disepakati dan bagaimana memenuhi apa yang sudah menjadi resolusi-resolusi PBB itu, kembalikan wilayah Palestina itu sesuai dengan garis di tahun 1967," tutup Anggota Komisi I DPR ini.

Baca Juga:

Muhammadiyah Ajak Umat Islam Salat Gaib untuk Palestina

Untuk saat ini, Pemerintah Indonesia didesak mengirimkan bantuan kemanusiaan, guna selamatkan korban sipil dari serangan Israel.


Hal itu dapat berupa obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Sebab, tegasnya, yang harus diselamatkan dalam konflik ini terutama adalah kalangan sipil yang paling dirugikan dari konflik antara Palestina dan Israel.

"Mereka yang paling menderita dan menjadi korban, dan (jumlahnya) sudah ratusan orang,"tutup Fadli Zon.

Diketahui, Israel melakukan serangan belasan Bernama Operasi Pedang Besi ke Palestina di Jalur Gaza.

Jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 800an orang. Sekitar 4 ribu orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel yang membalas serangan Hamas pada akhir pekan lalu. (Knu)

Baca Juga:

Yenny Wahid: Indonesia Harus Segera Dorong Perdamaian Palestina-Israel ke DK PBB

#Palestina #Hari Kemerdekaan #Israel #Fadli Zon #Pemerintah RI #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan