DPR Dorong Mentan Amran Jaga Ketahanan Pangan dari Ancaman Krisis

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 26 Oktober 2023
DPR Dorong Mentan Amran Jaga Ketahanan Pangan dari Ancaman Krisis

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dr (HC) Puan Maharani SSos (ANTARA/HO-dok pri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Amran Sulaiman kembali dilantik sebagai Menteri Pertanian (Mentan).

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Mentan pada periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014-2019.

Baca Juga:

Sah! Amran Kembali ke Kabinet dan Duduki Menteri Pertanian

Ketua DPR Puan Maharani menilai, ada banyak pekerjaan rumah yang menanti Amran dalam tugasnya.

"Salah satu pekerjaan rumah Mentan yang baru adalah untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global,"kata Puan kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/10).

Puan juga menyoroti mengenai pentingnya peningkatan produktivitas pertanian demi menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

"Saat ini kita ketahui harga kedelai tengah naik, yang berimbas harga tahu tempe pun ikut naik. Jadi prioritas utama adalah menjaga ketahanan pangan dalam negeri yang dapat dilakukan dengan meningkatkan setiap produksi komoditi pertanian," jelas Mantan Menko PMK ini.

Apalagi saat ini Indonesia ikut merasakan imbas melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan ikut naik.

Oleh karenanya, program-program kedaulatan pangan dinilai harus semakin digalakkan demi terciptanya kemandirian pangan.

“Sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada produk-produk impor yang dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia. Ini menjadi pekerjaan penting Menteri Pertanian agar memaksimalkan program kedaulatan pangan,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca Juga:

Berpotensi Jadi Menteri Pertanian, AHY Posting Soal Pentingnya Konsumsi Produk Lokal

Di sisi lain, cucu Bung Karno itu menekankan perlu didorongnya program-program untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani Indonesia.

Puan berharap setiap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah dapat mendukung kemajuan bagi petani.

"Agar bagaimana setiap program yang diinisiasi Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan petani, seperti harga yang adil untuk produk pertanian mereka, akses yang lebih baik ke pasar, dan pembiayaan pertanian yang terjangkau,” kata Puan.

Puan juga mendorong adanya pemberdayaan bagi petani, termasuk petani muda demi keberlanjutan sektor agraria Indonesia.

Sebab, dukungan dan inisiatif bagi petani muda salah satunya bisa diwujudkan dengan mendukung mereka dalam memulai dan mengelola usaha pertanian sendiri.

“Mendukung dan mengembangkan potensi petani muda adalah investasi untuk masa depan industri pertanian Indonesia,” tutup Puan. (Knu)

Baca Juga:

Kepala Badan Pangan Jadi Plt Menteri Pertanian, Jokowi Beberkan Alasannya

#Puan Maharani #Amran Sulaiman #DPR #Menteri Pertanian #Ketahanan Pangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Bagikan