DPR Dorong Mentan Amran Jaga Ketahanan Pangan dari Ancaman Krisis

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 26 Oktober 2023
DPR Dorong Mentan Amran Jaga Ketahanan Pangan dari Ancaman Krisis

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dr (HC) Puan Maharani SSos (ANTARA/HO-dok pri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Amran Sulaiman kembali dilantik sebagai Menteri Pertanian (Mentan).

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Mentan pada periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014-2019.

Baca Juga:

Sah! Amran Kembali ke Kabinet dan Duduki Menteri Pertanian

Ketua DPR Puan Maharani menilai, ada banyak pekerjaan rumah yang menanti Amran dalam tugasnya.

"Salah satu pekerjaan rumah Mentan yang baru adalah untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global,"kata Puan kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/10).

Puan juga menyoroti mengenai pentingnya peningkatan produktivitas pertanian demi menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

"Saat ini kita ketahui harga kedelai tengah naik, yang berimbas harga tahu tempe pun ikut naik. Jadi prioritas utama adalah menjaga ketahanan pangan dalam negeri yang dapat dilakukan dengan meningkatkan setiap produksi komoditi pertanian," jelas Mantan Menko PMK ini.

Apalagi saat ini Indonesia ikut merasakan imbas melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan ikut naik.

Oleh karenanya, program-program kedaulatan pangan dinilai harus semakin digalakkan demi terciptanya kemandirian pangan.

“Sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada produk-produk impor yang dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia. Ini menjadi pekerjaan penting Menteri Pertanian agar memaksimalkan program kedaulatan pangan,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca Juga:

Berpotensi Jadi Menteri Pertanian, AHY Posting Soal Pentingnya Konsumsi Produk Lokal

Di sisi lain, cucu Bung Karno itu menekankan perlu didorongnya program-program untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani Indonesia.

Puan berharap setiap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah dapat mendukung kemajuan bagi petani.

"Agar bagaimana setiap program yang diinisiasi Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan petani, seperti harga yang adil untuk produk pertanian mereka, akses yang lebih baik ke pasar, dan pembiayaan pertanian yang terjangkau,” kata Puan.

Puan juga mendorong adanya pemberdayaan bagi petani, termasuk petani muda demi keberlanjutan sektor agraria Indonesia.

Sebab, dukungan dan inisiatif bagi petani muda salah satunya bisa diwujudkan dengan mendukung mereka dalam memulai dan mengelola usaha pertanian sendiri.

“Mendukung dan mengembangkan potensi petani muda adalah investasi untuk masa depan industri pertanian Indonesia,” tutup Puan. (Knu)

Baca Juga:

Kepala Badan Pangan Jadi Plt Menteri Pertanian, Jokowi Beberkan Alasannya

#Puan Maharani #Amran Sulaiman #DPR #Menteri Pertanian #Ketahanan Pangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Dalam rapat itu, ada dua agenda utama, yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan